Pengembangan Pariwisata Danau Toba Butuh Investasi Swasta sebesar Rp11 Triliun
Silangit – Untuk pengembangan pariwisata Danau Toba, Pemerintah Indonesia membutuhkan investasi swasta senilai Rp11 triliun dari total kebutuhan yang mencapai Rp21 triliun. Pemerintah melalui beberapa kementerian terkait dan pemerintah daerah, diproyeksikan hanya mampu menyediakan dana sebesar Rp10 triliun.
Faisal, Direktur Keuangan Umum dan Komblik Badan Pengelola Otoritas Danau Toba, mengatakan, hingga sejauh ini terdapat 40 investor yang telah menyatakan minat untuk mengembangkan pariwisata sekitar Danau Toba. Dari jumlah itu, terdapat 27 investor asal China dan Singapura.
“Paling serius itu China, mereka ingin membangun resort, kereta gantung dan kereta api mengelilingi Danau Toba,” ujar Faisal di Humbang Hasundutan, Minggu (19/11/2017).
Investor asal China dan Singapura diklaim telah menyatakan minat untuk menggarap fasilitas pendukung di lawasan Pariwisata Danau Toba, Sumatra Utara.
Berdasarkan perhitungan Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata Danau Toba pada 2016, Faisal menjelaskan, total investasi untuk mengembangkan Pariwisata Danau Toba mencapai Rp21 triliun hingga 2019.
Alokasi dana Rp10 triliun dari pemerintah, rencananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, revitalisasi pelabuhan penyeberangan, dan lainnya. Swasta diharapkan terlibat untuk menyediakan hotel, restoran, dan kereta gantung.
Pemerintah, menurut Faisal, secara bertahap telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pariwisata Danau Toba. Alokasi dana itu tersebar di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, Kemendesa PDTT, Kemenpar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada 2017, total alokasi anggaran untuk pariwisata Danau Toba sebesar Rp375 miliar dan akan meningkat menjadi Rp1,1 triliun pada 2018.
“Targetnya ialah jumlah kunjungan wisman mencapai 1 juta pada 2019. Tahun depan 500.000 dan posisi sekarang 197.000 wisman. Kami harapkan akhir tahun bisa mencapai 300.000 wisman,” ujar Faisal.
Rumah pohon di Danau Toba (foto : batakgaul.com)
Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata Danau Toba, menurut Faisal, mendapatkan lahan seluas 1.800 ha dari di tiga lokasi sekitar Danau Toba. Ketiga lokasi tersebut seluas 600 ha di Sibisa untuk resor, 1.000 ha di Humbang Hasundutan (Humbahas) untuk taman bunga, dan 200 ha di Tapanuli Utara (Taput).
Dikatakan, investor yang berminat membangun resort akan dipusatkan di Sibisa dan terbuka juga di lokasi Taman Bunga melalui skema sewa selama 30 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 80 tahun. Proses perizinan, juga bakal disediakan satu pintu karena Kementerian Pariwisata berambisi menjadikan Kawasan Danau Toba menjadi single destination, single management.
Saat ini, Faisal menambahkan, pemeritah tengah menyelesaikan legalitas lahan dengan menurunkan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan yang bisa dimanfaatkan untuk komersial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jelasnya, sedang mengkaji sebelum legalitas tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
“Targetnya tahun depan. Badan Otorita belum bisa ngapa-ngapain di lahannya. Taman bunga masih proses, Kementerian Lingkungan Hidup sedang lakukan pemetaan,” tambahnya.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
