Sri Mulyani Ingatkan Pentingnya Transparansi Dana Desa
Sulawesi Tenggara – Menjalani amanah dari Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan semua Kepala Desa di Indonesia agar selalu transparan dalam menggunakan dana desa. Ia menekankan bahwa tak cuma pemerintah, masyarakat pun akan mengawasi transparansi dana desa.
Menkeu pun berulang kali menyampaikannya setiap kesempatan berkunjung ke daerah. Salah satunya ketika dirinya mengunjungi Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara untuk menghadiri acara Diseminasi Dana Desa di Desa Ambaipua, Andoolo, Sultra.
“Jangan salah gunakan dana desa yang telah disiapkan dan disalurkan oleh pemerintah,” katanya di hadapan kades se-Kabupaten Konawe Selatan, Kamis (31/8) kemarin.
Baca Juga:
- Pemanfaatan Dana Desa di Sleman Ditinjau Presiden Jokowi
- Genjot Pembangunan Desa, Alokasi Dana Desa Dinaikkan Jadi Rp73 T
- Presiden Harap Dana Desa Juga Bisa Dimanfaatkan untuk Kegiatan Keolahragaan
Menkeu tak menampik bahwa masih saja ada daerah yang kedapatan menyalahgunakan dana. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut Menkeu pun mewajibkan setiap daerah memiliki papan informasi terkait dengan dana desa dan peruntukkannya.
Menurutnya, hal ini selain menjunjung transparansi dana desa juga bisa mendapatkan kepercayaan dari publik. Termasuk juga kemudahan agar setiap akhir tahun bisa dilakukan evaluasi terhadap realisasi di lapangan.
“Informasi kegiatan yang menggunakan dana desa harus tampil semua. Berapa yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada daerah kemudian ke desa. Setelah itu pemanfatannya juga harus disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya lagi.
Masih kata Sri Mulyani, transparansi atau keterbukaan informasi juga membuat pemerintahan di daerah nyaman. Dengan begitu Pemda juga tak perlu takut dengan siapapun yang mencoba mengganggu kegiatan yang menggunakan dana desa.
“Kalau sudah ada papan informasi yang menggambarkan berapa dana desa yang dari APBD, bagaimana penggunaanya, dan bagaimana pertanggungjawabannya, maka tidak usah takut adanya intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Masalah pengawasan, Menkeu Sri Mulyani pun yakin akan dibantu oleh masyarakat. Ia memang mengimbau pada siapa saja untuk sama-sama mengawasi penggunaan dana desa di wilayah masing-masing.
“Jika ada ketidaksesuaiian karena diakibatkan kepala desa yang main-main dengan dana desa tersebut, maka laporkan saja kepada yang berwajib agar diproses,” katanya.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
