Penyedia Media Sosial Diancam Menkominfo Rudiantara
Jakarta – Jika sejumlah penyedia media sosial besar tidak mematuhi tuntutan untuk memfilter pornografi, dan konten lainnya yang dianggap porno, pemerintah mengancam akan melarang mereka beroperasi di Indonesia.
Seperti halnya Google dan sejumlah perusahaan besar, termasuk Twitter dan Facebook, yang mendapat peringatan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Bahwa semua platform akan menghadapi konsekuensi serius, jika mereka tidak mematuhi permintaan pemerintah untuk memblokir konten terkait pornografi.
“Kasus terburuknya adalah saya tidak akan mengizinkan operasi mereka di Indonesia,” tegas Rudiantara dalam sebuah wawancara, Jumat (17/11/2017). “Kami fokus pada konten. Jika Anda melanggar konten, maka Anda melanggar peraturan dan hukum di Indonesia,” imbuhnya.
Dengan total populasi berjumlah sekitar 260 juta orang, Indonesia diketahui sebagai pengguna media sosial yang produktif. Namun, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ini juga semakin khawatir akan penggunaan media sosial untuk menyebarkan materi yang berkaitan dengan terorisme dan kekerasan rasial, juga pornografi dan penganiayaan anak.
Pekan lalu, Indonesia mengancam akan memblokir penggunaan layanan pesan WhatsApp milik Facebook Inc., kecuali jika menghapus konten porno yang tersedia dalam gambar-gambar GIF.
WhatsApp kemudian diizinkan untuk terus beroperasi menyusul kesepakatan untuk memfilter gambar dan video yang dicapai dengan layanan pihak ketiga penyedia GIF.
Perlakuan yang sama akan dilakukan terhadap Google dan Twitter. Samuel Abrijani, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika di Kementerian Komunikasi mengatakan, bahwa sejumlah eksekutif dari Google dan Twitter akan dipanggil untuk bertemu dengan pejabat pemerintah, untuk mendiskusikan tindakan apa yang akan mereka lakukan untuk memantau kontennya yang dianggap negatif.
Hingga berita ini diturunkan, masih belum ada informasi terkait waktu penyelenggaraan. Sementara itu, perwakilan untuk Google dan Twitter di Asia belum memberi komentar mereka.
Rudiantara sendiri mengatakan keinginannya bekerja sama dengan para penyedia konten, untuk membantu meningkatkan kemampuan baca tulis warga Indonesia.
“Pada tahap ini mereka harus membantu kami untuk menyaring konten yang melanggar peraturan dan peraturan negara,” katanya.
Rudiantara juga mengatakan, bahwa Google telah menunjukkan ‘maksud paling baik’ dengan merespons permintaan untuk membantu memantau media sosial. Facebook, yang memiliki sekitar 90 juta pengguna di Indonesia, sebelumnya juga telah sepakat untuk bekerja sama dengan pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Rudiantara mengungkapkan rencananya, mengeluarkan keputusan menteri pada akhir tahun yang akan memperkuat peraturan bagi perusahaan asing yang beroperasi di sektor komunikasi.
Dengan langkah tersebut, Rudiantara merasa yakin, bisa menangani tiga masalah utama, termasuk memastikan perusahaan membayar pajak, mematuhi kewajiban hukum mereka, serta menyediakan layanan pelanggan.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
