Peran Tol Udara di Papua
Papua – Tak hanya tol laut, dalam upaya memangkas disparitas atau kesenjangan harga antara satu provinsi dengan provinsi lain, pemerintah juga mengoptimalkan jalur penerbangan serta infrastruktur bandara.
Misalnya di Papua, hingga sekarang Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengembangkan bandara, memperluas landasan pacu, dan menyiapkan pesawat yang tepat yang sesuai kondisi di lapangan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan konektivitas di Papua yang terbaik selama ini masih terjalin lewat jalur udara. “Tahun ini kita tambah lagi dengan tol udara untuk mengangkut barang-barang dari ujung ke ujung kecamatan di Papua,” kata Budi.
Ia menyatakan lewat kebijakan sebelumnya melalui tol laut sebenarnya sudah cukup sukses menekan disparitas harga hingga 40 persen. Namun menurutnya tetap saja harus ditambah dengan Tol Udara untuk meringankan distribusi muatan barang yang tidak terjangkau lewat laut akibat jaraknya yang jauh.
“Kita tambah dengan tol udara. Seperti dari Timika ada flight ke kota-kota kecil lain,” lanjut Budi.
Hal senada diutarakan Direktur Bandara Kemenhub, Yudhi Sari Sitompul. “Pengembangan bandara di Papua, kegiatan lanjutan pengembangan bandar udara kita ingin meningkatkan kapasitas menjadi B-373 series, yaitu perpanjangan dan pelapisan runway, peningkatan apron dan taxiway, misalnya di Bandara DEO (Domino Eduard Osok)-Sorong dan Dekai-Yahukimo,” ungkapnya.
Masih Banyak Blank Spot
Selain itu, ia juga menyoroti masih banyaknya area blank spot atau wilayah yang tidak tercakup oleh radar layanan navigasi penerbangan. Masih terbatasnya informasi cuaca dan sebagainya, termasuk visibilitas di bandara, memberikan tantangan tersendiri dari segi teknis operasional. Belum lagi dengan kurangnya mekanisme see and avoid serta terbatasnya cakupan pemantauan pergerakan pesawat di bawah ketinggian 15 ribu kaki.
Untuk mengatasi batasan itu, Yudhi mengungkapkan beberapa program peningkatan keamanan penerbangan di Papua tengah dilakukan pemerintah. Adapun program tersebut terbagi atas dua hal, yakni menyediakan layanan navigasi udara dan menyediakan layanan informasi cuaca.
“Di Papua itu ada dua Provinsi, Provinsi Papua ada 222 bandara, dan Provinsi Papua Barat ada 17 bandara, dari 222 bandara di Papua, 100 di antaranya tidak aktif,” kata Yudhi.
Berangkat dari situ, dalam hal penyediaan layanan navigasi udara, pemerintah akan melakukan sejumlah peningkatan, seperti layanan lalu lintas udara, komunikasi dengan radio high frequency (HF), peningkatan surveillance service, dan implementasi Remote Aerodrome Fixed Information Services (Remote AFIS).
Untuk peningkatan surveillance pergerakan pesawat di Papua, Ditjen Hubud bersama AirNav akan memasang Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) di tujuh titik di Papua, yakni Jayapura, Senggeh, Borome, Oksibil, Dekai, Wamena, dan Elilim. Implementasinya diharapkan rampung pada 2017 ini.
ADS-B, menurut Yudhi, akan digunakan untuk meningkatkan pemantauan pergerakan pesawat di ketinggian rendah untuk rute Oksibil-Wamena-Ilaga-Nabire.
Pemasangan Remote AFIS sendiri rencananya dipasang di beberapa wilayah di Kepi, Biak, Jayapura, Merauke, dan Dekai. Remote AFIS ini memberikan informasi yang dibutuhkan pilot di ruang udara yang tidak ada pengontrolnya. Dengan itu pilot bisa membuat keputusan sendiri berdasar informasi tersebut.
Sedangkan untuk timeframe-nya, pada semester pertama 2017 lalu telah dilakukan review untuk kebutuhan regulasi dan prosedur. Semester kedua ini, pemerintah sudah mulai melakukan instalasi dan pelatihan personil sebagai pilot project.
Nah, barulah pada semester pertama 2018 nanti, penerapan remote AFIS akan diuji coba untuk mendapatkan penilaian tentang keamanannya dan mendapatkan sertifikasi. Remote AFIS diharapkan mulai bisa dioperasikan sepenuhnya pada semester kedua 2018.
Hal ini tak terlepas pula dari masih banyaknya blank spot di Papua. Direktur Utama AirNav Indonesia, Novie Riyanto, mengungkapkan, banyaknya area blank spot atau wilayah yang tidak tercakup oleh radar layanan navigasi penerbangan membuatnya membutuhkan keterlibatan semua stakeholder.
“Butuh keterlibatan KNKT, BMKG, operator, dan DGCA untuk meningkatkan keamanan, kapasitas, dan efisiensi di wilayah Papua,” kata Novie di acara RI-AS Aviation Working Group di Bali, Selasa (19/9) lalu.
Novie mengamini bahwa beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan layanan penerbangan di Papua saat ini memang karena terbatasnya sumber listrik, kondisi geografi yang berupa pegunungan, dan isu-isu keamanan.
“Di Papua itu ada dua Provinsi, Provinsi Papua ada 222 bandara, dan Provinsi Papua Barat ada 17 bandara, dari 222 bandara di Papua, 100 di antaranya tidak aktif” -Yudhi Sari Sitompul-
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
