Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia adalah Modal Terpenting Pembangunan Ekonomi
Jakarta – Masa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla akan memasuki waktu tiga tahun pada 20 Oktober 2017 nanti. Dalam rentang tersebut berbagai sektor telah coba diraih dan ditingkatkan demi kemajuan masyarakat Indonesia saat ini, salah satunya adalah pembangunan ekonomi.
Modal terpenting dari pembangunan ekonomi sendiri adalah sumber daya manusia yang tersedia. Tanpa memperhatikan faktor yang satu ini, kualitas pembangunan ekonomi tentu takkan mengalami peningkatan.
Produktivitas dalam pembangunan ekonomi pun sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pengembangan sember daya manusia menjadi salah satu strategi yang penting untuk dijalankan.
Menyadari hal tersebut, pemerintah memastikan adanya perlindungan tenaga kerja Indonesia didalam dan di luar negeri. Pemerintah juga meningkatkan kualitas pekerja melalui penyempurnaan program-program pendidikan vokasi.
Selain itu untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif, produktivitas tenaga kerja Indonesia membutuhkan pendekatan holistik, termasuk dalam memberikan perlindungan, sehingga produktivitas tenaga kerja dapat meningkat. Salah satunya adalah dengan mengikutsertakan para tenaga kerja Indonesia dalam bentuk asuransi.
Dalam rentang tiga tahun ini menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah kepesertaan asuransi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 jumlah peserta asuransi mencapai angka 336.934 orang. Sementara ditahun berikutnya yakni 2016 mencapai 671.080 orang peserta asuransi. Sedangkan pada tahun 2017, sampai bulan Juni lalu telah mencapai jumlah peserta asuransi 813.696 orang.
Selain itu pemerintah juga memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap TKI sehingga kasus- kasus yang menimpa TKI menurun. Salah satunya adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang tersebar pada 21 titik diwilayah Indonesia.
Adapun sebaran Satgas ini meliputi wilayah Sumatra, antara lain terdapat di Belawan, Tanjung Balai, Dumai, Batam, Tanjung Pinang dan Tanjung Jabung. Untuk wilayah Jawa terdapat beberapa titik Satgas yakni di daerah Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Solo dan Surabaya. Sedangkan di wilayah Kalimantan terdapat di daerah Pontianak dan Nunukan. Sementara untuk wilayah Sulawesi ada pada Pare-Pare, Pali dan Manado. Sedangkan sisanya ada pada daerah Denpasar, Mataram dan Kupang.
Melalui Satgas TKI ini, dalam rentang waktu 2015 hingga 2016 saja telah dicegah sebanyak 2.894 TKI Non Prosedural. Sementara untuk TKI yang bermasalah juga mengalami penurunan yang cukup drastis selama periode 2015 hingga berjalannya 2017 ini. Misalnya pada tahun 2015 lalu tercatat 30.661 TKI bermasalah, namun di tahun 2016 mengalami penurunan hingga hampir 55% yakni hanya mencapai 19.029 TKI bermasalah. Sedangkan hingga akhir Juni 2017 tercatat hanya 15.157 TKI saja.
Selain itu Kementerian Tenagakerja juga menjalankan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif), hal ini merupakan upaya pemerintah melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan keluarganya sejak dari kampung halaman.
Menurut Menaker Hanif Dakhiri, program Desmigratif memiliki empat pilar. Pertama, pendirian Pusat Informasi Ketenagakerjaan dan Layanan Migrasi. Melalui layanan ini, calon TKI memperoleh informasi negara penempatan, persyaratan menjadi TKI, cara memperoleh persayaratan termasuk layanan kependudukan dan keimigrasian.
Kedua, menumbuhkembangkan usaha produktif yang melibatkan keluarga TKI. Pada pilar ini, keluarga TKI mendapatkan pelatihan dan pendampingan melakukan kegiatan produktif. Yang ketiga adalah membentuk komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak (Community Parenting). Pada pilar ini, keluarga TKI mendapatkan pendampingan pengasuhan anak melalui rumah pintar. Pilar keempat pembentukan dan pengembangan koperasi/lembaga keuangan.
Program desmigratif sudah dimulai sejak 2016 dengan proyek percontohan desmigratif di dua lokasi, yaitu Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Pada 2017, rencananya akan dibentuk 120 desa, meliputi 100 desa di 50 kabupaten atau kota asal TKI dan 20 desa di 10 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada 2018, akan dibentuk 130 desa dan 150 desa pada 2019. Total 400 desa.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
