GNPF-U Minta Prabowo Pulangkan Rizieq Shihab, Hanura: Kayak Dagelan
Jakarta – Dukungan dari GNPF-U untuk Prabowo Subianto mendapat bermacam tanggapan dari sejumlah pihak. Partai Hanura bahkan menilang permintaan GNPF-U seperti dagelan.
Ya, dukungan tersebut memang tak gratis. Salah satu bayarannya adanya permintaan Ijtima Ulama II, yakni memulangkan Rizieq Shihab ke Indonesia.
Salah satu pengusung Jokowi, Partai Golkar, meragukan permintaan tersebut bisa dipenuhi Prabowo. Bahkan satu partai pengusung lainnya, Hanura, menyebut hal itu hanyalah dagelan semata.
Baca Juga:
- Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Takkan Terpengaruh oleh Hasil Ijtima Ulama II
- Ahmad Baidowi: Gerakan Politik itu Berlindung di Balik Kata Ijtimak Ulama II
- Diaz Hendropriyono: Kubu Prabowo Kebingungan Serang Jokowi, Akhirnya Angkat Isu Tidak Jelas
Sebagaimana diketahui, hasil Ijtima Ulama II yang disepakati Minggu (16/9) kemarin cukup mendapat sorotan dari koalisi Jokowi. Hampir semua politisi menilai Ijtima Ulama kini sudah tak seperti dulu, alias sudah menjadi kendaraan politik.
Salah satu buktinya tentu saja dengan melihat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) yang secara eksplisit mendatangani pakta integritas mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Menariknya, yang kemudian mengundang kernyit dahi sejumlah pihak, ada poin dalam pakta integritas yang menjamin kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia. Spontan saja hal ini mengundang komentar dari berbagai pihak.
Salah satunya dari Golkar, melalui Ketua DPP-nya, Ace Hasan. Ia mengaku ragu bahwa Prabowo akan bisa memenuhi permintaan GNPF-U terkait kepulangan Ketua FPI itu.
“Ijtima Ulama I minta supaya menjadikan ulama sebagai cawapres, tapi ternyata tidak didengar sama Prabowo dan Ketua Umum parpol koalisi pendukung Prabowo. Lalu apa rekomendasi dan pakta integritas Ijtima Ulama II juga ada jaminan akan dipenuhi oleh Prabowo?” kata Ace ragu, seperti diberitakan detik.com.
Ace pun menyoroti soal proses hukum Rizieq. Menurutnya, seharusnya hal itu segera diselesaikan dulu.
Ia juga mengingatkan kalau Rizieq pun pernah mengalami hal yang sama pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, katanya, reaksinya tidak sekeras seperti sekarang.
“Tahun 2008, Habib Rizieq pernah dipidana dan dipenjara kok waktu zaman Pak SBY menjadi Presiden. Tapi waktu itu tidak ada tuh pihak yang bilang bahwa Pemerintahan SBY mengkriminalisasi ulama. Padahal jelas-jelas Habib Rizieq dipenjara satu setengah tahun,” kata Ace.
Di kesempatan berbeda, partai Hanura mengingatkan bahwa proses Ijtima Ulama ini jangan sampai membuat masyarakat jadi salah fokus bahwa yang dibahas adalah persoalan agama.
“Masyarakat jangan terkecoh deh, dengan istilah ‘ijtima ulama’ yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan fikih dalam agama Islam,” kata Inas Nasrullah, Ketua DPP Hanura.
Bahkan Inas melihat kalau Ijtima saat ini pada prinsipnya sama dengan acara perkumpulan. Ia malah menduga bahwa Ijtima Ulama saat ini diartikan sebagai ajang kongkownya para ulama.
“Kongkow-kongkow yang hanya dihadiri sekian puluh ulama saja menjadi pertunjukan dagelan karena membuat keputusan tentang capres/cawaptes yang sudah terdaftar jauh-jauh hari di KPU. Lah, ini keputusan atau keputus-asaan?” sindir Inas, dilansir dari detik.com.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
