Pertemuan Trilateral Sepakat Untuk Tingkatkan Dukungan bagi Rekonstruksi dan Rehabilitasi kota Marawi
Manila – Keberhasilan Filipina dalam membebaskan kota Marawi penting bagi kawasan dan mengirimkan pesan kuat tentang kekuatan kita dalam melawan terorisme dan ekstrimisme melalui kerja sama. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, dalam Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri Trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina di Manila (12/11/2017).
Lebih lanjut Menlu RI menekankan bahwa pembebasan Marawi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah awal dari tugas yang lebih besar lagi, yakni mewujudkan pembangunan dan perdamaian berkelanjutan di Marawi dan di kawasan. Untuk itu, Indonesia akan terus mendukung Filipina dalam melakukan proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Marawi. “Rekonstruksi dan rehabilitasi adalah tugas yang sangat berat. Namun dengan dukungan dan kerja sama, termasuk melalui Trilateral, maka tugas ini akan bias diselesaikan,” pungkas Menlu Retno.
Seiring dengan pulihnya situasi di Marawi dan kembalinya masyarakat ke kota tersebut, langkah penting berikutnya adalah melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur, re-integrasi, penyelesaian akar permasalahannya, serta penguatan kerja sama guna mencegah terulangnya kembali tragedi seperti yang terjadi di Marawi.
Dalam konteks ini, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung proses rekonstruksi dan pembangunan di Marawi. “Indonesia menunggu Pemerintah Filipina untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan bagi upaya rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Menlu Retno.
Selain rekonstruksi dan pembangunan infrastruktur, salah satu fokus dukungan Indonesia terkait dengan sektor pendidikan dan deradikalisasi. Hal ini sejalan dengan keinginan Pemerintah Filipina untuk mengembangkan toleransi melalui pendidikan.
Menyambut hal ini, Indonesia menyampaikan kesiapannya membantu pengembangan kurikulum pendidikan agama, pengiriman ulama untuk menyebarkan nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin melalui madrasah, serta menyediakan lebih banyak beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa asal Marawi.
Pada bagian lain, Menlu RI juga menyebutkan pengalaman Indonesia dalam melakukan deradikalisasi. “Indonesia siap berbagi pengalaman dengan Filipina dalam proses deradikalisasi dan reintegrasi di Marawi,” tegas Menlu Retno.
Guna meningkatkan kehandalan dan profesionalisme aparat keamanan dan penegak hukum, Menlu RI juga menyampaikan kesiapan Jakarta Centre for Law Enfocement Cooperation (JCLEC) untuk memberikan pelatihan bagi para penegak hukum dan aparat keamanan, dengan kurikulum yang didesain sesuai kebutuhan (tailor-made).
Secara khusus, Menlu Filipina menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan dan bantuan Indonesia dan Malaysia dalam pembebasan kota Marawi.
Mengingat semakin kompleksnya tantangan keamanan, termasuk mencegah terulangnya situasi seperti di Marawi, Indonesia telah berinisiatif menyampaikan draft Rencana Aksi (Plan of Action) beserta peta jalan (Road Map), yang secara sistematis memuat aktivitas kongkrit kerja sama Trilateral. Kegiatan kongkrit ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni jangka pendek, menengah dan panjang. Kedua dokumen ini selanjutnya akan dibahas secara lebih mendalam dalam Pertemuan Trilateral berikutnya, yang rencananya akan diselenggarakan di Indonesia awal tahun depan.
Pertemuan Trilateral ini merupakan tindak lanjut dari Pertemuan Trilateral sebelumnya pada Juni lalu. Kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina ini dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan terorganisir lintas negara, terutama terorisme, khususnya di Laut Sulu dan Sulawesi.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
