Pengamat: Pemerintah DKI Sekarang Tak Jelas Mengurus Perumahan Rakyat
Jakarta – Dicoretnya anggaran pembangunan dan perbaikan tiga rusun di Jakarta tahun ini mengundang pertanyaan dari sejumlah pihak. Pemerintah DKI Jakarta saat ini dinilai tidak memihak masyarakat kecil karena justru mengorbankan perumahan rakyat.
Kalangan yang mempertanyakan kebijakan tak pro rakyat itu rata-rata mengkritik pemprov DKI. Bagi mereka, seharusnya pelaksanaan program rumah rakyat dilakukan secara berkesinambungan.
Dalam artian, meski pemerintahnya sudah berganti sekalipun, harusnya sejumlah program positif tetap dilanjutkan. Tapi ini tidak.
Hal ini diungkapkan Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar. Ia menanggapi dengan nada heran, mengapa kok anggaran pembangunan dan perbaikan tiga rusun di Jakarta malah dicoret.
Baca Juga:
- Warga Miskin Kota Minta Anies Menuntaskan Utang Politik di Jakarta
- Gubernur Anies Sibuk Manuver Politik, Jakarta Terbengkalai
- Pasang Bendera Negara Lain Sembarangan, Anies Salahi UU
Seperti diketahui, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta memutuskan untuk mematikan anggaran senilai Rp712 miliar. Dana itu seharusnya digunakan untuk membangun tiga rusun.
Adapun ketiga rusun yang dimaksud yakni Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat.
“Yang namanya program harusnya berkesinambungan. Jangan karena beda gubernur, jadinya ingin mengganti judul program saja dari rusunawa jadi rumah lapis atau yang lain, sehingga ingin menunjukkan ‘programnya’ dia,” kata Jehan, Rabu (8/8).
Jehansyah pun menyayangkan kebijakan seperti itu. Menurutnya, hal ini terkesan memberi harapan palsu pada masyarakat.
“Kan kebutuhan masyarakat enggak bisa, waktu jamannya Ahok butuh, waktu gubernurnya Anies tiba-tiba enggak butuh. Enggak mungkin,” imbuh dia.
Sebelumnya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pernah mengumbar janji bahwa mereka punya target menyelesaikan persoalan backlog 1,27 juta unit di DKI. Seperti terlihat di situs jakartamajubersama.com (hingga hari ini), keduanya ingin mengurangi backlog 300 ribu unit dalam lima tahun.
Dengan begitu, bisa diasumsikan bahwa setiap tahunnya, DKI harus bisa sekurangnya membangun 60 ribu unit rumah. Tapi apa daya, semua malah jadi angan-angan yang tak jelas rimbanya.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
