Perusahaan Tambang PMA Diimbau untuk Melantai di Bursa Efek Indonesia
Jakarta – Agar bursa efek Indonesia lebih menarik dan besar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mendorong agar perusahaan tambang yang masih berstatus penanaman modal asing (PMA) untuk melantai di Bursa Efek Indonesia.
Selain itu, tentunya juga agar lebih mudah mengontrol transparansi dan perpajakannya. Jonan mengungkapkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar perusahaan yang bergerak di sektor energi dan sumber daya mineral lebih aktif dan transparan dalam perpajakan.
Pasalnya, menurut catatan Sri Mulyani, sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor yang besar yang diharapkan lebih transparan. Menurutnya pendapatan perusahaan yang bergerak di sektor itu sangat besar.
Sektor pertambangan umum seperti batubara dan mineral misalnya, berkontribusi sekitar Rp240 triliun dengan asumsi harga rata-rata batu bara US$60 per ton untuk kualitas 6.300 kilokalori per kilogram (kkal/kg). Menurut Jonan, perusahaan pertambangan besar seperti PT Aneka Tambang Tbk. dan PT Adaro Energy Tbk. berkontribusi sekitar Rp240 triliun.
Dengan demikian, total industri energi dan sumber daya mineral berkontribusi sekitar lebih dari Rp2.000 triliun atau hampir mewakili 17% hingga 18% produk domestik bruto (PDB) nasional. Namun, lanjut Jonan, jika dilihat dari sekitar 600 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tidak banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut masuk dalam daftar itu. Kecuali, imbuhnya, perusahaan yang sudah masuk menjadi perusahaan Indonesia, sedangkan perusahaan yang dikelola badan usaha asing tidak listing di Bursa efek Indonesia.
“Maka di kemudian hari mereka harus punya program untuk listing di Bursa Efek Indonesia, sehingga Bursa Efek Indonesia menjadi lebih menarik dan lebih besar,” katanya di Bursa Efek Indonesia, Selasa (7/11/2017).
Kendati demikian, Jonan mengaku, tidak akan mengeluarkan beleid khusus untuk mengatur agar badan usaha asing segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Dia hanya menghimbau agar perusahaan asing bisa mencatatkan di Bursa Efek Indonesia.
“Enggak [ada aturan khusus]. Kami mengimbau saja. Kalau mau listing, listingnya di sini, jangan di luar negeri,” tegas Jonan.
Benar, kalau perusahaan asing itu menangguk rejeki di Indonesia, etikanya, ya mereka pun mestinya listing di Indonesia pula.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
