Ulama Sumut: Pilih Pemimpin yang Mau Melayani, tanpa Melihat SARA
Jakarta – Sejumlah ulama di Sumatera Utara mengimbau agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan cerdas jelang hari pencoblosan Pilgub Sumut 2018, Rabu 27 Juni esok. Mereka mengajak pilihan yang akan ditetapkan berdasarkan hati nurani dan rekam jejak paslon tanpa melihat SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan).
Kondisi ini disampaikan karena adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan isu SARA sebagai cara untuk mendulang suara. Mereka memanfaatkan masyarakat Sumut yang heterogen itu dengan menggiring opini masyarakat agar memilih paslon berdasarkan latar belakang kesamaan keyakinan.
Pernyataan ini diungkapkan salah seorang tokoh ulama di Sumut H Abdul Muluk Siregar terkait adanya indikasi penggiringan opini masyarakat untuk memilih paslon tertentu. Ia mengatakan Pilgub Sumut seharusnya menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat untuk memilih sesuai hati nurani dan bagi kebaikan Sumut kedepannya.
Baca Juga:
- Cuma Djarot, Cagub yang Panjat Tiang Copot Alat Peraga Kampanye
- Megawati: Pilih Djarot-Sihar, Jangan Pilih yang Kasar Terhadap Rakyat
- Komunitas Alumni Smansa Medan Yakin Djarot-Sihar Pantas Memimpin dan Membawa Perubahan Bagi Sumut Lebih Baik
Ia menilai ajang lima tahunan itu sebenarnya bukan untuk mencari siapa yang terbaik. Tapi yang utama adalah mencegah yang terburuk menjadi pemimpin. Menurutnya Pilkada seharusnya dapat mewujudkan pemimpin yang bisa membuat pihak atau kelompok yang kalah tetap merasa menang dan terayomi. Bukan merasa terasingkan. “Juga bukan seperti yang seperti dikondisikan saat ini seolah-olah Sumut yang sangat heterogen dengan penduduk berbagai suku, ras dan agama ini harus dikuasai oleh satu kelompok saja,” ucap Abdul Muluk, Senin (25/6/2018).
Melihat kondisi saat ini dimasyarakat, Abdul Muluk merasa khawatir adanya upaya untuk memecah belah masyarakat Sumut hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dengan memanfaatkan umat Islam. “Kalau dulu politisi Islam berada di partai manapun memiliki jiwa khalifah untuk memperjuangkan kepentingan umat. Namun saat ini politisi Islam digiring ke dalam satu kelompok partai tertentu dan ini sangat berbahaya untuk keutuhan NKRI,” ungkapnya.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
