Polisi Awasi 5 Investigasi Ombudsman Soal Maladministrasi Penerbitan SKCK
Jakarta – Ombudsman menemukan dugaan adanya maladministrasi penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) setelah melakukan investigasi di enam daerah. Enam daerah yang diinvestigasi adalah Polda Metro Jaya (Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Timur), Polda Bengkulu (Polres Bengkulu), Polda Sumatera Selatan (Polres Banyuasin), Polda Papua (Polres Kota Jayapura), Polda Jawa Barat (Polrestabes Bandung), dan Polda Sulawesi Selatan (Polrestabes Makassar, Polres Gowa, dan beberapa polsek di wilayah keduanya).
“Baru saja kami selesai melaksanakan rapat dengan agenda menyampaikan temuan Ombudsman kepada kami, di mana hal ini merupakan masukan bagi kami,” ujar Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno, kepada Fakta.News di gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin (27/11).
Dari lima investigasi yang dilakukan Ombudsman, hal mendasar yang ditemukan adalah belum adanya standar pelayanan publik sehingga menimbulkan ketidakpahaman di masyarakat. Ketidakpahaman itu antara lain perbedaan biaya serta penetapan jangka waktu SKCK sampai ke tangan pemohon.
Adapun kelima temuan itu adalah belum adanya standar pelayanan publik, belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan, potensi maladministrasi dalam pelayanan SKCK, rendahnya integritas penyelenggara pelayanan di lapangan, dan tidak adanya efek jera dengan pelanggaran pelayanan.
Menurut Putut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian menetapkan harga mengurus SKCK Rp30 ribu.
Namun, masih ada laporan dari masyarakat yang terkadang membayar Rp50-60 ribu saat mengurus SKCK. Putut menyatakan hal tersebut akibat ketidakjelasan petugas dalam memberitahukan biaya yang sesuai dengan aturan.
Masih kata Putut, timnya akan terus mengawasi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab kepolisian. “Serta meningkatkan pelayanan, yakni dengan mempercepat proses dan tidak bersentuhan langsung dengan petugas,” ucapnya.
Laporkan Petugas yang Meminta Uang Lebih
Maka dari itu, Putut menegaskan jika ditemukan petugas yang meminta uang lebih dari ketentuan, masyarakat bisa melapor. Petugas yang dilaporkan pun akan mendapat sanksi.
“Sanksi administrasi, pelanggaran kode etik, disiplin, termasuk pidana kalau terbukti,” imbuhnya. Ia juga menggarisbawahi bahwa petugas yang melayani SKCK pun tidak asal mengeluarkan surat tersebut. Masyarakat yang memohon harus diketahui lebih dulu jejaknya.
“Apakah ada tindak pidana yang ia lakukan? Jangan sampai asal dikeluarkan begitu saja,” ucapnya. Perlu dicatat, pada 2019, SKCK akan merambah ke motode online untuk menghindari terjadinya maladministrasi.
Cetta Elina
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
