Status Jembatan Suramadu; di antara Politik dan Ekonomi
Dimensi Politik Perubahan Status Jembatan Suramadu
Perubahan Status Jembatan Suramadu akan terasa tendensi politisnya. Pasalnya, keputusan perubahan tersebut memang dekat dengan tahun politik.
Inilah yang dilihat kubu oposisi saat melihat langkah pemerintah menggratiskan jembatan Suramadu. Mereka mempertanyakan waktu penetapannya. Bahkan, kubu Gerindra menuding perubahan starus Jembatan Suramadu merupakan upaya merebut suara Madura.
Dari kacamata oposisi, tentu masuk akal. Dilihat dari perolehan suara Pilpres 2014, empat kabupaten di Madura berhasil menyapu bersih kemenangan untuk Prabowo-Hatta Rajasa. Di Bangkalan, Prabowo-Hatta menang 81 persen, Pamekasan 73 persen, Sumenep 57 persen, dan Sampang 74 persen. Madura adalah basis suara Prabowo.
Oleh karena itulah, kubu oposisi kencang mengkritik timing peresmian pengalihan status jembatan Suramadu. Sikap mereka ini justru memperlihatkan kelemahan oposisi. Pasalnya, mereka seakan-akan tidak bisa mempertahankan basis suara mereka. Dengan satu kebijakan saja, mereka sudah kebakaran jenggot.
Seharusnya, oposisi lebih bergerilya dengan menawarkan program riil untuk masyarakat Madura. Alih-alih membuat gaduh di masyarakat Madura dengan menyebut langkah itu politis. Sebab, lawan mereka adalah petahana yang bisa kapan saja mengeluarkan kebijakan prorakyat di tahun politik.
Masyarakat Madura jelas tak sepakat dengan tudingan kubu oposisi. Mereka tidak melihat langkah pemerintah ini sebagai upaya meraup suara politik.
“Perjuangan membebaskan biaya melintas di Jembatan Suramadu tidak ada kaitannya dengan agenda politik menjelang pemilihan presiden. Karena perjuangan itu murni untuk kesejahteraan warga Madura, mengurangi beban warga Madura dan siapapun yang melintas di jembatan Suramadu,” tegas H. Rawi.
H. Rawi menilai terlalu berlebihan bila mengaitkan kebijakan tersebut dengan politik. “Mestinya siapa pun, termasuk para politisi mendukung pembebasan biaya melintas di Jembatan Suramadu. Karena sejatinya peran serta, kerja keras dan perjuangan politisi harus mengedepankan kepentingan rakyat,” beber H. Rawi.
Nah, kalau begini, langkah oposisi mengkritik pemerintah dengan mengaitkan dengan dimensi politik justru salah perhitungan.
Dwi
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
