Politik Identitas Berpotensi Muncul di Pilgub Jabar
Jakarta – Gelaran Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang dinilai akan memunculkan politik identitas yang digunakan oleh para calon yang akan bertarung nanti. Hal ini dikatakan oleh Direktur Populi Center Usep S Ahyar. Menurut Usep sebelumnya, politik identitas juga dianggap manjur digunakan di Pilkada Jakarta lalu. Kita tahu Jabar, sebenarnya secara historis punya potensi politik identitas itu mengental. Islam garis keras banyak di Jabar, tumbuh subur di Jabar. Nuansa itu kita tahu dan rasakan,” ujar Usep pada Rabu (8/11/2017).
Asep menceritakan pengalamannya ketika belajar di salah satu pondok pesantren di Jabar. Menurut dia, bahwa di Jawa Barat Islam dan Sunda adalah identitas yang selalu ditonjolkan. Islam dan Sunda bahkan disamakan, Islam adalah Sunda, Sunda adalah Islam. Identitasnya dibuat semakin menonjol, maka potensi itu (politik identitas) sangat kental.
Lebih lanjut Usep menjelaskan indikator nyata bahwa politik identitas di Jabar potensial digunakan bisa dinilai dari banyaknya massa peserta demo yang berasal dari Jabar, ketika kasus penistaan agama di Jakarta beberapa waktu lalu. “Jabar dalam kasus penistaan agama di Jakarta itu menjadi pemasok massa paling banyak. Kita tahu ada yang jalan kaki dari daerah Ciamis, Priangan Timur. Itu menunjukkan politik identitas di Jabar sangat kental sekali,” jelas Usep.
Selain itu Usep menambahkan adalah banyaknya peraturan daerah (perda) syariah yang ada di sejumlah wilayah di Jabar. Misalnya di daerah Priangan Timur, Tasik, Garut, Ciamis dan Pangandaran menurutnya di sana sangat kental namanya identitas. Meski potensial, tapi menurut Asep apakah politik identitas akan kembali digunakan di Jabar sangat tergantung dari calon-calon kepala daerah dan wakilnya yang akan bertarung. “Tergantung beberapa hal, tergantung calon atau kandidat yang akan maju, rivalitasnya antara siapa dan siapa. Di Jakarta terjadi karena rivalitasnya, identitasnya mudah dimainkan, lantaran berbeda antara satu dengan yang lain,” kata dia.
Usep mengatawak waktu pilkada di Jakarta calonnya yang satu Islam, sedangkan satunya lagi non-muslim dan etnisnya berbeda. “Dari sisi itu, sentimen suku dan agama dan lain-lain gampang dimainkan. Meski menurut saya di Jabar identitas adalah hal biasa,” tandas Usep.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
