Gara-gara Politisasi Emak-emak, Sandi Tuai Kontroversi
Jakarta – Sandiaga Uno kembali menuai kritik. Ia dinilai telah mempolitisasi kalangan emak-emak untuk kepentingan Pilpres 2019. Spontan saja politisasi emak-emak tersebut memicu kontroversi.
Sikap kritis sejumlah kelompok perempuan pun langsung melayangkan aksi demo menolak politisasi yang dilakukan Sandi. Mereka ingin Sandi menyetop aksinya yang juga memanfaatkan kondisi nilai tukar rupiah.
Beberapa hari lalu, sekitar seratus emak-emak yang tergabung dalam Perempuan Milineal Indonesia (PERMISI) melakukan aksi di depan Gedung Bawaslu. Mereka vokal dan lantang menolak eksploitasi politik perempuan.
“Sebagai perempuan milenial, kami tidak ingin emak-emak digiring dengan isu yang dangkal, dan tidak memperhitungkan tugas mulia seorang emak-emak atau seorang ibu,” kata Koordinator Nasional Gerakan Perempuan Milenial Indonesia, Ananda Lamadau, saat berorasi di depan kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu lalu.
Baca Juga:
- Jargon Emak-Emak Takkan Dongkrak Elektabilitas Prabowo-Sandi
- Survei LSI: Emak-Emak Ternyata Lebih Memilih Jokowi-Ma’ruf ketimbang Prabowo-Sandi
- Sandiaga Sebut Setipis Kartu ATM, Sekjen PKB: Ukuran Tempe Masih Besar di Warteg
Atas dasar itu, menurut Ananda, para perempuan milenial Indonesia tidak akan membiarkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik memanfaatkan emak-emak sebagai bahan kampanye mereka.
“Berdasarkan hal di atas tersebut, kami dari Perempuan Milenial Indonesia, PERMISI akan mendeklarasikan beberapa poin penting untuk menyelamatkan emak-emak dari politik identitas,” jelasnya.
Poin pertama, Presiden Jokowi tidak harus mundur. Cukup dengan cuti kampanye sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Kedua, menolak pelibatan emak-emak kami dalam mobilisasi dan keterlibatan politik praktis pada pemilu dan Pilpres 2019.
Ketiga, mendesak Bawaslu untuk mengawasi dan menindak oknum, dan lembaga politik yang tidak santun dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan, serta menggunakan politik identitas.
Keempat, menolak pelibatan emak-emak untuk mendukung gerakan tagar #2019GantiPresiden untuk menghindari penafsiran yang ambigu di masyarakat. Hal ini, mengingat sudah ada kandidat capres dan cawapres yang mendaftar secara resmi dan konstitusional di KPU.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
