Ditanya Sikap Soal Wacana Koalisi Keumatan, PPP Tegaskan Dukung Jokowi Dua Periode
Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanggapi adanya wacana Koalisi Keumatan pada Pemilihan Presiden 2019 yang digagas Rizieq Shihab. Salah satu tanggapannya adalah PPP dengan tegas tetap dukung Jokowi dua periode.
“Ada beberapa rekan menanyakan soal sikap PPP tentang Koalisi Keumatan yang digagas Habib Rizieq Shihab,” kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi, dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (6/6).
Ia mengatakan pada prinsipnya, setiap ikhtiar yang bertujuan kemaslahatan banyak, PPP mempersilakan saja. Namun ia menegaskan bahwa sikap PPP tetap pada keputusan selama ini yakni dukung Jokowi dua periode.
“Jika koalisi yang dimaksud dalam rangka Pilpres 2019, keputusan PPP dari awal secara tegas dukung Jokowi dua periode untuk masa jabatan selanjutnya,” kata Arwani.
Baca Juga:
- PPP: Amien Rais yang Pekok, Asal Tuduh dan Tanpa Data
- Rekomendasi Alim Ulama PPP: Kawal Pemerintahan Jokowi Hingga Gaet Cawapres Muda
- Benarkah Video Porno Mirip Anggota Gerindra Rekayasa?
Namun jika energi koalisi keumatan untuk merespons politik saat ini, khususnya terkait dinamika di parlemen, PPP justru ingin mengajak teman-teman di koalisi untuk melakukan langkah nyata untuk kepentingan umat.
Ia lantas memberi contoh mengenai persoalan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Menurutnya, pembahasan soal itu justru yang ada di depan mata, malah hingga saat ini tidak mengalami kemajuan berarti.
Fraksi-fraksi yang disebut masuk Koalisi Keumatan, seperti Fraksi Gerindra, PKS dan PAN, menurutnya, mestinya dapat bersama PPP untuk segera menuntaskan pembahasan RUU ini. “Secara substansial, RUU ini memiliki dimensi keumatan yang nyata,” kata Arwani.
Menurutnya, koalisi yang menamakan diri Koalisi Keumatan alangkah baiknya melakukan langkah nyata dengan turut aktif memperjuangkan politik legislasi. Hal itulah yang nyata-nyatanya memperjuangkan kemasalahatan umat.
Selain RUU Larangan Minuman Beralkohol, ia juga menyebut persoalan lain termasuk norma mengenai pemidanaan terhadap tindakan LGBT dalam RKUHP.
Menurutnya lagi, jargon keumatan sebaiknya diwujudkan dengan kerja politik nyata di parlemen. Mulai politik legislasi sampai politik anggaran yang berorientasi pada kemasalahatan umat.
“Fraksi PPP sejak awal konsisten memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran yang berorientasi keumatan,” lanjutnya.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
