Presiden Beri Nama Nurtanio untuk Pesawat N219 Karya Dalam Negeri
Jakarta – Tepat di Hari Pahlawan, Presiden Joko Widodo akhirnya secara resmi memberi nama untuk purwarupa pesawat N219 karya anak bangsa yang merupakan hasil kerja sama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Presiden menamainya Nurtanio di Base Ops, Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11).
Pemberian nama turut dihadiri Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Menteri Riset Teknologi dan Dikti Mohamad Nasir, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Lapan Thomas Djamaluddin, serta Direktur Utama PTDI Elfien Goentoro bersama seluruh jajaran direksi dan dewan komisaris PTDI.
Menteri BUMN Rini mengungkapkan nama Nurtanio dipilih Presiden Jokowi untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa Laksamana Muda Udara (Anumerta) Nurtanio Pringgoadisuryo yang telah merintis pembuatan pesawat terbang di Tanah Air sejak 1946.
“Nurtanio Pringgoadisuryo adalah salah seorang perintis berdirinya industri pesawat terbang di Indonesia yang bekerja di Biro Perencana Konstruksi Pesawat di lingkungan Tentara Republik Indonesia yang berkedudukan di Madiun. Biro ini adalah cikal bakal lahirnya industri dirgantara di Indonesia. Mengingat jasanya itu, sangat layak kiranya nama beliau diabadikan sebagai nama purwarupa pesawat N219,” kata Rini di Bandara Halim Perdanakusuma, Jumat (10/11).
Kehadiran pesawat N219 ini, lanjut Rini, diharapkan dapat menjadi sarana pendukung dalam mewujudkan konektivitas udara Indonesia.
“Pesawat N219 dapat menjadi solusi distribusi logistik nasional untuk mendukung program jembatan udara logistik kita. Berdampingan dengan tol laut dan infrastruktur darat, kehadiran pesawat N219 akan melengkapi sistem distribusi logistik nasional menjadi semakin terintegrasi, efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun kehadiran pesawat “pahlawan” ini merupakan implementasi dari program BUMN Hadir Untuk Negeri dari PT DI,” tutur Rini.
Sementara menurut Direktur Utama PTDI Elfien Goentoro, pesawat N219 dapat menjadi solusi untuk membuka aksesibilitas dan konektivitas wilayah terdepan, tertinggal dan terluar seperti di pegunungan Papua dan Papua Barat. Dengan begitu program satu harga pemerintah pun dapat terwujud.
“Pesawat N219 akan menggerakkan aktivitas masyarakat di wilayah Papua, sehingga aktivitas perekonomian dan mobilisasi warga diharapkan dapat berjalan dengan lancar,” tuturnya kembali.
Seperti ramai diberitakan, Pesawat N219 merupakan pesawat penumpang dengan kapasitas 19 orang dengan dua mesin turboprop yang mengacu kepada regulasi CASR Part 23. PT DI dinilai telah sukses melakukan uji terbang perdana pesawat N219 pada tanggal 16 Agustus 2017 lalu. Uji terbangnya sendiri dilakukan menggunakan purwarupa pesawat N219 selama 340 jam untuk mendapatkan type certificate (TC).
Perlu diketahui juga, type certificate adalah sertifikasi kelaikan udara dari desain manufaktur pesawat. Sertifikat ini dikeluarkan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPP) Kementerian Perhubungan.
Adapun pesawat N219 ditargetkan dapat diproduksi massal pada akhir 2018 atau awal 2019. Untuk tahap awal, produksi pesawat N219 ditargetkan mencapai enam unit per tahun dan akan terus ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo saat tiba di Halim Perdana Kusuma. Foto: Sentot/Humas Kementerian BUMN
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
