Presiden Ingin Para Menteri Terus Tekan Angka Kemiskinan di Desa dan Kota
Jakarta – Presiden Joko Widodo bersama seluruh jajarannya menggelar rapat kabinet paripurna perdana di tahun 2018. Sebagai pengantar awal, Kepala Negara mengingatkan bahwa di tahun politik ini, seluruh kementerian dan lembaga harus tetap fokus bekerja dalam meningkatkan perekonomian dan mengurangi ketimpangan.
“Saya ingin ulangi, saya minta tetap fokus bekerja terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya di Istana Negara pada Rabu, 3 Januari 2018.
Dirinya meminta bahwa segala capaian yang telah diraih pemerintah selama tahun 2017 kemarin untuk dapat ditingkatkan di tahun ini. Terlebih, saat ini kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia sedang meningkat. Hal itu ditandai dengan capaian terakhir di mana Fitch Ratings menaikkan peringkat utang negara dari sebelumnya BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil.
“Kepercayaan dunia internasional kepada kita juga semakin tinggi karena melihat apa yang sudah kita kerjakan baik reformasi di perizinan, regulasi, maupun perbaikan dalam kemudahan berusaha,” ucapnya.
Dalam hal penanggulangan kemiskinan, Presiden Joko Widodo baru saja menerima laporan menggembirakan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Angka kemiskinan yang dirilis BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia semakin menurun.
“September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12%. Turun 0,52% jika dibandingkan pada bulan Maret 2017, yaitu sebesar 27,77 juta orang. Juga berkurang dibanding September 2015 yang mencapai 11,13% dan 10,70% pada September 2016,” ungkapnya.
Namun, ia meminta jajarannya untuk terus menekan angka kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu, angka inflasi dan stabilitas harga bahan-bahan pokok dimintanya untuk terus dikendalikan.
“Program rastra dan program bantuan pangan nontunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun juga harus segera dijalankan secara tepat waktu dan sasaran,” ia menambahkan.
Presiden Joko Widodo bersama seluruh jajarannya menggelar rapat kabinet paripurna perdana di tahun 2018 (Foto: Biro Pers Setpres)
Bersiap Mengembangkan Sumber Daya Manusia
Lebih lanjut, di tahun 2018 ini, Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah sudah harus mulai memikirkan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan perluasan program padat karya. Terkait dengan program padat karya, Menteri Keuangan melaporkan bahwa anggaran untuk itu sudah dapat dicairkan di bulan ini.
“Seharusnya dana ini bisa langsung dieksekusi untuk mendukung program-program cash for work,” tuturnya.
Adapun soal peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM, sebagaimana diketahui bersama, Indonesia akan memiliki bonus demografi di mana usia produktif akan jauh lebih banyak membanjiri dunia kerja. Untuk itu, diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka agar dapat bersaing dan terserap di dunia industri.
“Kita harus terus memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja kita agar menjadi tenaga yang terampil dan terlatih sehingga bisa terserap semuanya oleh industri-industri kita,” ucapnya.
Peningkatan keterampilan tersebut, menurut Presiden, harus terhubung dan sesuai dengan kebutuhan industri kita saat ini. Tak kalah pentingnya, peningkatan keterampilan SDM tidak boleh melupakan angkatan kerja yang telah ada saat ini di mana mayoritas berasal dari kalangan pendidikan SD dan SMP.
“Harus terus kita upgrade dan tingkatkan kompetensinya. Misalnya melalui program pelatihan kerja, pemagangan, dan sertifikasi yang baru kita mulai tetapi perlu kita perluas sesuai kebutuhan industri kita,” kata Presiden.
Mengakhiri pengantar rapat kabinet, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat mengeksekusi program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan. Semua kebiasaan-kebiasaan lama yang menyusahkan diri sendiri dan bersifat monoton dimintanya untuk ditinggalkan.
“Kita jadikan tahun 2018 itu betul-betul sebuah kerja yang dimulai sejak awal sehingga kita harapkan sekali lagi kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan bisa kita tuntaskan,” ujarnya.
Yuch
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
