Presiden Jokowi Harap Jalan Tol Sumatra Utara Tingkatkan Perekonomian dan Sektor Pariwisata
Medan – Presiden Joko Widodo kembali meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang ada di Provinsi Sumatra Utara. Kali ini, Kepala Negara meresmikan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) seksi II-VI ruas Parbarakan-Sei Rampah sepanjang 41,7 kilometer.
Selain itu, jalan tol Medan-Binjai sepanjang 10,46 kilometer juga turut diresmikan Presiden pada Jumat, 13 Oktober 2017.
Dengan hadirnya jalan tol MKTT tersebut, Presiden berharap perekonomian dan jumlah wisatawan yang datang ke kawasan pariwisata Danau Toba dan sekitarnya dapat terus meningkat. Mengingat jalan tol tersebut akan memangkas jarak tempuh dari Medan ke Toba hingga tiga jam.
“Sehingga yang namanya mobilitas orang, mobilitas barang sangat cepat sekali. Kalau ada mobilitas barang yang cepat, transportasi lebih murah,” ujar Presiden.
Di samping itu, penurunan harga barang yang dihasilkan dari pembangunan jalan tol tersebut diyakini Presiden akan meningkatkan peringkat Indonesia untuk bersaing dengan negara lain.
“Kalau diturunkan seperti negara-negara lain global competitiveness kita bisa lebih baik dari 41 jadi 36, sudah mulai membaik,” ungkapnya.
Meskipun belum selesai sepenuhnya, Presiden menyatakan jajarannya akan terus berupaya melanjutkan pembangunan jalan tol tersebut. Diharapkan pertengahan tahun 2018 mendatang, jalan tol Kualanamu akan tersambung hingga Tebing Tinggi.
“Ini dicatat yang janji menteri bukan saya. Pertengahan 2018 sudah tersambung 42 kilometer dan 14 kilometer sudah tersambung sampai ke Tebing Tinggi,” ucap Presiden.
Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden telah memerintahkan jajaran terkait untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang masih menghambat proses pembangunan jalan tol.
“Saya sudah perintahkan Kapolda, Kejati agar ikut mendukung penyelesaian dipercepat. Tentu kuncinya Kanwil BPN melakukan pendekatan-pendekatan yang baik, karena ini bukan untuk kepentingan 1-2 orang tapi untuk kepentingan rakyat semuanya,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyatakan akan membangun sejumlah sarana pendukung di sekitar jalan tol untuk memudahkan mobilitas barang.
“Nanti ada kawasan industri, ada kawasan pelabuhan yang akan memudahkan keluar dan masuknya barang, diangkut ke tempat tujuan,” ucap Presiden.
Terakhir, Presiden mengharapkan dengan diremikannya jalan tol, Provinsi Sumatra Utara akan semakin maju. Harapan tersebut disampaikan Kepala Negara lewat sebuah pantun saat meresmikan jalan tol Medan-Binjai seksi: Helvetia-Semayang-Binjai.
“Ikan arsik bumbu andaliman, rasanya lezat tiada tara. Sudah dibangun jalan tol yang nyaman, ayo maju Sumatra Utara,” tutur Presiden.
Turut mendampingi Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi.
Jalan Tol Pacu Pertumbuhan Ekonomi Sumut
Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry mengapresiasi dukungan semua pihak yang mendukung pembangunan jalan tol Medan-Binjai dan Medan-Sei rampah. Bahkan, sertifikat jalan tol tersebut juga sudah dikeluarkan pemerintah.
“Ini proyek strategis nasional pertama yang sertifikatnya juga sudah langsung selesai,” ujar Tengku Erry dalam laporannya.
Ia pun berharap kehadiran jalan tol di Sumatra Utara akan semakin memacu pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Di mana dalam 2-3 tahun terakhir, perekonomian Provinsi Sumatra Utara telah tumbuh 5-6 persen per tahun.
“Setelah jalan tol ini, pertumbuhan ekonomi Sumatra Utara bisa lebih dari 6 persen,” tutur Erry.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
