Presiden Jokowi Minta PLN Kaji Ulang Biaya Produksi Listrik
Jakarta – Agar tak membebani rakyat melalui tagihan listrik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada PT PLN (Persero) untuk segera melakukan efisiensi. Karena itu, Presiden Jokowi mengarahkan PLN untuk mengkaji ulang semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi listrik, seperti harga energi primer pembangkit khususnya batubara dan proses transportasi.
“Ini masalah efisiensi, agar semua biaya-biaya itu di cek betul secara detil baik yang harga batubara, baik yang biaya transportasi angkut batubara,” kata Jokowi, saat meresmikan pembangunan dan pengoperasian PLTU di Serang, Banten, Kamis (5/10/2017).
Jika PLN tak bisa efisien, lanjut Jokowi, maka akan sangat berpengaruh kepada harga jual listrik. Tentu saja hal ini akan memberatkan masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengingatkan kepada PT PLN (Persero), untuk mengurangi penggunaan pembangkit yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pengurangan tersebut untuk meningkatkan efisiensi sehingga harga listrik bisa terjangkau.
Jonan telah memberikan arahan kepada direksi PLN untuk melakukan efisiensi dalam berbagai hal. Beberapa bentuk efisiensi tersebut adalah dengan mengkaji ulang penggunaan energi primer pada pembangkit dan perawatan berkala infrastruktur kelistrikan.
“Saya sudah katakan, PLN harus melakukan efisiensi dalam semua kegiatan,” kata Jonan. Untuk penggunaan energi primer pembangkit, sebaiknya PLN mengurangi pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang mengonsumsi BBM. Pasalnya, Biaya Pokok Produksi (BPP) pembangkit listrik tersebut cukup tinggi.
Pembangkit yang menggunakan BBM, menurut Jonan, seharusnya sudah bisa digantikan dengan pembangkit lain yang telah beroperasi dengan bahan bakar yang lebih murah, sehingga dapat menurunkan porsi BBM dalam bauran energi yang saat ini sekitar 6 persen. “Harapan saya jangan 6 persen wong yang Commercial Operation Date (beroperasi) bertambah,” ujar dia.
Jonan pun mengarahkan, pembangkit yang mengonsumsi BBM tersebut digantikan dengan yang menggunakan bahan bakar gas, agar lebih efiien, karena harganya jauh lebih murah.
Keuangan Masih Sangat Sehat
Ketika Jokowi meminta PLN untuk efisien, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir malah memamerkan kondisi keuangan perusahaan kepada Jokowi. Meski saat ini, banyak proyek yang didanai dari utang, tapi Sofyan mengklaim keuangan perusahaan masih sangat sehat.
“Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan banyak biaya, tapi dijamin keuangan PLN masih sehat,” kata Sofyan, saat meresmikan pembangunan dan pengoperasian PLTU di Serang, Banten, Kamis (5/10/2017). Ungkapan Sofyan ini, seolah ingin menjawab surat yang dilayangkan Menteri Keuangan ke Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM, dan sempat bocor ke publik beberapa waktu lalu.
Pembangunan proyek kelistrikan selama 2015 hingga saat ini membutuhkan dana investasi Rp 371 triliun. Untuk memenuhinya, PLN pun mendapat utang Rp 142 triliun. Sedangkan sebagian besar dana untuk investasi tersebut berasal dari dana internal PLN dan sisanya Penanaman Modal Negara (PMN).
“Hal ini diharapkan dapat menghasilkan potensi penurunan beban bunga sebesar Rp 1,2 triliun per tahun, memperpanjang jatuh tempo Obligasi minimal 10 tahun ke depan, dan mengurangi debt service pada tahun 2019-2021 sebesar Rp 47 triliun,” tutur Sofyan.
Setelah pamer kondisi keuangannya, baru Sofyan menjawab keinginan Jokowi. Menurut Sofyan, PLN juga melakukan efisiensi untuk menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik, selain itu juga melakukan renegosiasi harga jual listrik dari pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).
Proyek 35 ribu MW yang saat ini sedang digarap, lanjut Sofyan, tidak hanya memberikan dampak pada tercukupinya kebutuhan listrik, tetapi juga dapat menekan BPP di masa mendatang. “Proyek 35 ribu MW ini akan mendorong penurunan BPP di masa mendatang lebih kurang Rp 25 triliun per tahun setelah tahun 2019-2020,” tutup Sofyan.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
