Presiden Jokowi: Perekonomian Indonesia di Jalur yang Tepat
Jakarta – Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa peringatan tiga tahun usia pemerintahannya lebih baik dari saat usia pemerintahannya baru menginjak tahun pertama.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam acara Bloomberg: The Year Ahead Asia Summit 2017 yang digelar di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, pada 6 Desember 2017.
“Suasananya jauh lebih baik, baik secara internal maupun eksternal dibandingkan pada saat kita menandai usia satu tahun pemerintahan di tahun 2015,” kata Presiden.
Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa situasi ekonomi saat itu tidak sebaik seperti sekarang ini. Ditandai dengan anjloknya harga beberapa komoditas, seperti harga minyak yang turun lebih dari 50 persen dibanding tahun sebelumnya.
Selain itu, perekonomian Indonesia juga masih melambat pada tahun 2015 selama empat tahun berturut-turut dan dampak devaluasi mata uang Tiongkok yang mengakibatkan tekanan pada rupiah juga semakin memperburuk situasi ekonomi nasional.
“Hari ini, dua tahun kemudian, mata uang kita, rupiah, sudah membaik sekitar 11 persen terhadap dolar Amerika Serikat dan cadangan devisa kita mencapai rekor tertinggi yaitu sekitar 130 miliar dolar Amerika Serikat,” ucap Presiden.
Presiden juga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia telah membaik dengan pertumbuhan PDB di atas 5 persen, setelah menginjak level 4,6 persen di kuartal ketiga tahun 2015.
Tak hanya itu, berdasarkan survei tahunan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 2017, Indonesia juga naik empat peringkat menjadi posisi ke-4 sebagai negara tujuan investasi.
“Mei tahun ini, badan pemeringkat dunia Standard and Poor menaikkan peringkat Indonesia kembali menjadi layak investasi. Hal ini juga merupakan yang pertama dalam 20 tahun terakhir bahwa Indonesia berpredikat layak investasi oleh tiga badan pemeringkat dunia, S&P, Moody’s, dan Fitch,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, perkembangan positif yang terjadi saat ini merupakan hasil dari kerja keras dan reformasi. Dalam satu bulan menginjak kursi kepemimpinan pada tahun 2014, pemerintah langsung memotong subsidi bahan bakar sebesar 80 persen, yang mengakibatkan adanya ruang fiskal sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya.
Melalui kebijakan itu, Presiden bisa mengalokasikan dana tersebut untuk meluncurkan proyek pembangunan infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia.
“Saat ini kita berada di jalur yang benar untuk menyelesaikan jumlah proyek infrastruktur terbanyak yang pernah dibangun dalam lima tahun pemerintahan di Indonesia,” ungkap Presiden.
Selain itu, hasil dari reformasi struktural yang ia lakukan juga berdampak pada meningkatnya peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha versi Bank Dunia.
“Hasilnya, peringkat kita membaik dari semula 106 pada tahun 2016 menjadi peringkat 72 untuk tahun 2018. Kenaikan 34 peringkat dalam waktu dua tahun,” tutur Presiden.
Presiden pun berharap dengan reformasi yang dilakukan pemerintah dan membaiknya perekonomian Tanah Air, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus meningkat.
“Awal tahun ini, survei global oleh OECD yang dilaksanakan oleh Gallup Internasional, menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama dalam hal kepercayaan publik terhadap pemerintahnya,” ucap Presiden.
Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
