Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Pertama di Sumatra Selatan
Palembang – Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol pertama yang ada di Sumatra Selatan, pada Kamis, 12 Oktober 2017. Jalan tol pertama tersebut adalah jalan tol Palembang-Indralaya Seksi I yang menghubungkan Palembang-Pamulutan sepanjang 7,8 kilometer.
“Ini jalan tol pertama yang ada di Sumatra Selatan,” ucap Presiden.
Menyambut pencapaian tersebut, Presiden pun membebaskan biaya penggunaan tol kepada masyarakat hingga akhir tahun 2017 mendatang.
“Saya minta meskipun ini jalan tol bayar, bisa dilihat dan dinikmati masyarakat awal-awal sampai akhir tahun. Jangan dipungut (biaya) dulu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah mendatangi proyek tol tersebut hingga empat kali. Hal ini dikarenakan proses pembangunan jalan tol tersebut yang membutuhkan perlakuan khusus.
“Kenapa tol ini saya datang? Ini sudah empat kali karena di sini konstruksinya khusus, biayanya dibanding dengan tol yang lain hampir 1,5 kali lipat karena harus nguruk 7 meter,” tutur Presiden.
Apalagi medan yang dihadapi para pekerja konstruksi dalam membangun jalan tol tersebut sangatlah sulit. Sehingga Presiden ingin melihat dan merasakan langsung kondisi pembangunan di lapangan.
“Mengeruk tujuh meter, menyedot air karena ini rawa-rawa, tapi konstruksi ini sudah selesai. Saya mau melihat fisik jadinya seperti apa? Seperti fisik tol yang lain, (tapi) saya kira lebih bagus,” ungkap Presiden.
Selain itu, kehadiran Presiden juga diyakini dapat memberikan semangat dan motivasi agar pembangunan jalan tol tersebut selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Bahkan sejumlah persoalan yang dihadapi dalam proyek pembangunan infrastruktur akan lebih cepat terselesaikan setelah Kepala Negara turun langsung ke lapangan.
“Saya ingin setiap persoalan kita cepat selesai di lapangan,” ujar Presiden.
Pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda adalah salah satu contoh di mana ada dua masalah yang belum terselesaikan, yakni jalan tol tersebut harus menembus hutan konservasi dan melalui lahan yang dimiliki Kodam.
“Dua-duanya tidak berani dibebasi (lahan). Saya langsung telepon Kodam agar diselesaikan. Satu, dua hari rampung,” ucap Presiden.
Menurutnya, persoalan-persoalan seperti itu tidak bisa diselesaikan jika Presiden tidak turun langsung melihat kondisi di lapangan. Oleh sebab itu, ia pun tak segan untuk selalu mengawasi langsung jalannya proyek infrastruktur di seluruh Tanah Air.
“Tidak bisa diselesaikan kalau kita tidak memberi perintah,” ucap Presiden.
Usai meresmikan jalan tol tersebut, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin meninjau jalan tol tersebut dengan berjalan kaki.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
