Presiden Lantik 17 Dubes, Ini Daftarnya
Jakarta – Presiden Joko Widodo melantik sebanyak 17 duta besar baru RI untuk negara-negara sahabat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/2). Pelantikan para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI tersebut dilakukan pada sekitar pukul 09.00 WIB di Istana Negara.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 P 2018 dan Keppres Nomor 31 P 2018 tentang pengangkatan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, 17 Dubes yang akan dilantik yakni:
1. Ade Padmo Sarwoni, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk ASEAN
2. Arif Havas Oegroseno, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman
3. Djauhari Oratmangun, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok
4. Hermono, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Spanyol merangkap UNWTO atau The World Tourism Organization
5. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Portugal
6. Irjen Pol. Prof. Dr. Iza Fadri, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar
7. Irjen Pol. M. Amhar Azeth, S.H, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Moldova
8. Marina Estella Anwar Bey, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Bolivia
9. Muliaman Darmansyah Hadad, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Liechtenstein
10. Niniek Kun Naryatie, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Argentina, merangkap Paraguay, dan Uruguay
11. R.P. Pratito Soeharyo, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Laos
12. Raden Mohammad Benyamin Scott Carnadi, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribari, Republik Nauru dan Tuvalu
13. Rossalis Rusman Adenan, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan merangkap Eritrea
14. Sinyo Harry Sarundajang, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina, merangkap Kepulauan Marshall, dan Republik Palau
15. Sudirman Haseng, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja
16. Sudjatmiko, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam
17. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia merangkap Islandia.
Mengenai hal tersebut, Staf Khusus Presiden Johan Budi SP membenarkan sebanyak 17 dubes dilantik di Istana Negara oleh Presiden. “Ya benar semuanya 17 dubes,” katanya.
Namun seorang dubes ditunda pelantikannya karena ada pergantian kepala pemerintahan di negara penempatan, yakni Afrika Selatan. Tercatat Salman Al Farisi, S.E., M.A. masih tertunda pelantikannya sebagai dubes RI untuk Republik Afrika Selatan yang juga merangkap untuk Kerajaan Lesotho, Kerajaan Swaziland, dan Botswana.
Sementara untuk Arif yang ditunjuk menjadi Duta Besar untuk Jerman, berarti menggantikan Fauzi Bowo yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta. Fauzi Bowo didapuk Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Dubes untuk Jerman setelah kalah oleh Jokowi di Pilgub DKI.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bhakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap para Dubes secara serentak di hadapan Presiden Jokowi.
“Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia, segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhu dengan setia dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada saya oleh jabatan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,” demikian sumpahnya.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
