Presiden Pastikan Awasi Proses Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat
Pontianak – Presiden Joko Widodo berupaya agar target penyerahan sertifikat tanah di seluruh Tanah Air rampung di tahun 2025 mendatang. Ia pun memastikan akan mengawasi secara langsung pelaksanaan program tersebut.
Penegasan itu disampaikan Kepala Negara saat penyerahan secara serentak 1.082.950 sertifikat tanah untuk rakyat di tujuh provinsi yang dipusatkan di lapangan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, pada Kamis, 28 Desember 2017.
“Tidak ada alasan semua harus pegang sertifikat. Target saya 2025 rampung urusan sertifikat artinya Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) nggak tidur, pokoknya saya kejar terus, saya ikuti prosesnya,” ujar Presiden.
Guna memastikan program tersebut berjalan dengan baik, Presiden mengajak serta sejumlah jajarannya di Kabinet Kerja untuk turun langsung ke lapangan menyerahkan sekaligus mengawasi jalannya kegiatan penyerahan sertifikat di sejumlah daerah.
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo bertugas menyerahkan sertifikat di Provinsi Jawa Timur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Provinsi Lampung, Menteri BUMN Rini Soemarno di Provinsi Sumatera Selatan, Menteri PAN dan RB Asman Abnur di Provinsi Jambi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di Provinsi Sulawesi Tengah.
Warga menunjukkan sertifkat tanah untuk rakyat di Pontianak (foto : Biro Pers Setpres)
Melalui sambungan videotron, Presiden menyaksikan dan mendengarkan langsung laporan para Menteri Kabinet Kerja terkait jumlah sertifikat yang dibagikan hingga jumlah masyarakat yang hadir.
Dalam sambutannya, Presiden berpesan kepada para penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.
“Kalau mau dipakai agunan ke bank hati-hati tolong dihitung, dikalkulasi bisa angsur nggak setiap bulan dihitung kalau bisa silakan,” kata Presiden.
Tak lupa menjelang tahun politik pada 2018 mendatang, Presiden mengingatkan masyarakat pentingnya merayakan pesta demokrasi secara adil, aman, damai, dan terhindar dari pertikaian antarmasyarakat, suku, maupun agama.
“Saya titip jangan sampai Saudara dipanas-panasi, dikompori, sudah jangan dengerin pilih yang terbaik,” ucap Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
