Presiden: Pembangunan Infrastruktur Itu untuk Mempersatukan Indonesia
Manado – Presiden Joko Widodo kembali mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang saat ini digenjot pemerintah dalam rangka mempersatukan Indonesia. Hal ini ia serukan pada saat membawakan pidato dalam pembukaan Kongres ke-XX Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Manado, Rabu (15/11).
“Kenapa kita bangun infrastruktur besar-besaran, itu karena memang kita ingin anggaran ini fokus, kerjain satu, tapi fokus. Untuk apa? Bukan karena masalah ekonomi, mobilitas barang dan orang, tetapi dengan infrastruktur akan menyatukan kita Indonesia,” kata Presiden.
Ia lantas memberi contoh pada pembangunan di Wamena, Provinsi Papua yang telah dibangun bandar udara. Lalu ada juga di Rembele, Aceh, yang juga telah dibangun infrastruktur serupa. “Orang dari Wamena atau Aceh bisa langsung terbang. Inilah yang akan menyatukan kita. Tanpa infrastruktur yang baik, bagaimana kita bisa mempersatukan sebanyak 714 suku di negara kita, enggak ada,” katanya.
Ia pun menekankan jika sebelumnya pembangunan selalu di Jawa, sekarang dilakukan di luar Jawa. “Supaya ada pemerataan, ada keadilan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana infrastruktur di Papua yang kalau dibandingkan dengan tengah dan barat, jomplang sekali,” katanya.
Terkait di Papua, Presiden pun menjelaskan pembangunan trans Papua memang harus dibangun. “Ada yang tanya saya, apakah pembangunan trans Papua akan menaikkan pertumbuhan ekonomi? Saya bilang, apakah kita menunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru bangun jalannya? Atau kita bangun jalan baru pertumbuhan ekonomi ada,” katanya.
Hal ini, menurut Jokowi, tak ubahnya ayam dan telur, yang kalau tidak diputuskan tidak akan dikerjakan. Ini masalah pemerataan, masalah keadilan,” ujarnya.
Presiden mengatakan, dirinya kaget waktu pertama kali berkunjung ke Wamena dan bertanya kepada masyarakat harga bensin per liternya. “Jawabnya ada yang Rp60ribu-Rp100 ribu per liternya, sementara di Jawa Rp6.450 per liternya. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau ini diterus-teruskan,” katanya lagi.
Masih kata Jokowi, “Di Jawa, baru naik Rp500 sudah demo selama empat bulan, sementara di Wamena, Puncak Jaya, pegunungan tengah, dengan harga sebesar Rp65 ribu-Rp100 ribu tidak melakukan demo. Sedih saya lihat hal itu. Saya perintahkan membeli pesawat angkut khusus bahan bakar minyak untuk kabupaten-kabupaten di pegunungan tengah,” ujarnya. Presiden pun menyinggung bahwa subsidi pemerintah mencapai Rp800 miliar, yang dibandingkan dengan subsidi tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp300 triliun
Pembangunan ini, lanjutnya, memang mutlak diperlukan bila ingin bersaing dengan negara lain. “Mungkin ada yang sakit, rasakan pahit tapi lihatlah apabila pelabuhan, jalan tol, bandara udara, kelistrikan selesai sangat fundamental untuk sebuah pergerakan ekonomi, menguatkan kita bersaing di era persaingan ini,” ujarnya.
Lalu disebutkan juga soal pembangunan jalan Sumatera dan Samarinda, tol Manado-Bitung, bandar udara Wamena dan tempat lainnya yang jelas-jelas untuk meningkatkan daya saing memenangkan kompetisi dengan negara lainnya. “Apakah kita mau manjakan rakyat dengan subsidi terus-menerus?” katanya.
Dengan subsidi BBM sebesar Rp300 triliun selama bertahun-tahun itu bisa merampungkan pembangunan infrastruktur.
“Apa mau diterus-teruskan, buat saya enggak. Kita harus berani memutuskan dan memulai pilihan-pilihan itu. Biaya logistik dan transportasi kita dua kali sampai dua setengah kali dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Mana bisa kita bersaing dengan biaya yang lebih mahal,” ujarnya.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
