Presiden: Pemerintah Terbitkan 1,2 juta Sertifikat Tanah di Jabar Tahun Ini
Ciamis – Presiden Joko Widodo menetapkan target bagi pihaknya untuk menerbitkan 1,2 juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Jawa Barat pada tahun ini. Hal itu ia sampaikan saat menyerahkan 5.477 sertifikat kepada masyarakat di Lapangan Lokasana, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 16 Januari 2018.
“Jawa Barat istimewa. Tahun kemarin hanya 590 ribu (sertifikat), tahun ini harus 1,2 juta diberikan ke masyarakat Jawa Barat,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Para penerima sertifikat yang hadir dalam acara ini berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Barat. Dari Kota Banjar hadir 991 penerima, Kabupaten Ciamis sebanyak 1.483 penerima, Kabupaten Pangandaran sebanyak 998 penerima, Kota Tasikmalaya sebanyak 985 penerima, dan Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 990 penerima.
Presiden berujar bahwa seluruh masyarakat seharusnya sudah memiliki sertifikat kepemilikan atas tanahnya masing-masing. Dengan adanya sertifikat tersebut, diharapkan sengketa yang terjadi mengenai kepemilikan tanah tidak lagi terjadi.
“Kalau pegang sertifikat enak. Kalau ada orang mengklaim ini tanah saya tinggal tunjukkan ini nama saya ada, luas di bawah ada, sudah selesai. Mau digugat ke pengadilan sudah selesai tenteram. Inilah yang saya inginkan masyarakat semua pegang tanda bukti hak hukum tanah yang dimiliki,” ucapnya.
Dahulu, Badan Pertanahan Nasional biasanya hanya menerbitkan sebanyak 500 ribu sertifikat tiap tahunnya. Namun, pemerintahan Presiden Joko Widodo meminta mereka bekerja keras agar pada tahun ini sebanyak 7 juta sertifikat dapat diterbitkan. Target serupa pernah ditetapkan pada tahun 2017 kemarin di mana Presiden menargetkan sebanyak 5 juta sertifikat harus diterbitkan.
“Saya tidak mau setahun hanya 500 ribu. Saya minta kemarin 5 juta sertifikat keluar, tahun ini 7 juta sertifikat, tahun depan 9 juta sertifikat harus keluar,” kata Presiden.
Presiden Joko Widodo saat menyerahkan 5.477 sertifikat kepada masyarakat di Kabupaten Ciamis (Foto: Biro Pers Setpres)
Kepada para penerima sertifikat tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar bijak menggunakan sertifikat yang baru dimiliki. Dirinya mengizinkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat dengan cara menjaminkan sertifikat tersebut ke bank sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
“Tapi dihitung, dikalkulasi betul-betul, dan dicermati bersama,” tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Yuch
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
