Presiden Resmikan Peremajaan Sawit Rakyat dan Pembagian Sertifikat Tanah di Sumatera Utara
Serdang Begadai – Usai mengadakan prosesi puncak pernikahan putrinya Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution, Presiden Joko Widodo langsung bekerja dengan menghadiri acara peremajaan sawit rakyat (PSR) di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (27/11). Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi kedua yang menjalankan program peremajaan sawit rakyat setelah diluncurkan perdana di Provinsi Sumatera Selatan, 13 Oktober lalu.
Berdasar keterangan Biro Pers Kepresidenan, Pemerintah akan meremajakan kebun sawit rakyat seluas 9.109,29 hektare yang tersebar di 12 Kabupaten. Adapun kedua belas Kabupaten tersebut adalah Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah.
Menurut Presiden Joko Widodo, komitmen pemerintah meremajakan sawit tak terlepas lantaran Indonesia merupakan salah satu negara produsen terbesar di dunia. “Banyak sawit kita yang sudah tua renta. Bahkan bukan hanya renta, tapi juga sudah pikun. Oleh karena itu harus diremajakan,” ungkap Jokowi memberi analogi.
Presiden Jokowi menanm sawit sebagai tanda dilakukannya peremajaan sawit rakyat di Serdang Bedagai (foto : AP/dev.fakta.news/v03)
Dalam komitmen peremajaan tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang juga hadir mengatakan pemberian sertifikasi dilakukan mengingat perlunya kepastian hukum bagi masyarakat petani. Selain itu, ia juga menjamin adanya kemudahan mendapatkan kredit dana yang bisa diperoleh dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP).
Tak hanya itu, dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Pematang Siantar, Presiden juga menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat sebanyak 7.000 sertifikat.
Hal ini menjadi bagian dari rangkaian program pemberian sertifikat yang sejak diluncurkan pertama kali pada 10 Oktober 2016 di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DI Yogyakarta. Ditambah dengan pemberian sertifikat tanah di Pematang Siantar ini, berarti yang sudah diberikan menjadi 46 lokasi. Adapun total sertifikat tanahnya yang sudah diserahkan Presiden hingga saat ini adalah 196.016 sertifikat.
Di tempat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengamini bahwa saat ini kepastian hukum menjadi hal yang teramat penting bagi masyarakat. “Selain untuk menghindari konflik pertanahan, juga bisa menjadi agunan untuk menambah modal,” ujarnya, Senin (27/11).
Pemerintah menargetkan sebanyak 210 ribu sertifikat bisa dibagikan di Sumatera Utara. Saat ini, baru 38 persennya saja tanah yang bersertifikat.
Presiden Jokowi temu wicara dengan masyarakat petani di Sumatera Utara (foto : AP/dev.fakta.news/v03)
Presiden menambahkan bahwa saat ini banyak terjadi sengketa karena rakyat tidak memiliki sertifikat. Untuk itu ia meminta BPN bekerja lebih giat lagi untuk rakyat. Jangan sampai, katanya, mengurus sertifikat hingga tahunan.
“Tahun ini 5 juta akan kita berikan. Tahun depan 7 juta. Hati-hati kalau sudah pegang sertifikat, kalau mau diagunkan harus dihitung dulu kemampuan mengembalikannya. Jangan pinjam untuk beli mobil. Gunakan untuk investasi,” ujar Jokowi.
“Tahun depan akan saya cek. Karena saya ingin memastikan bahwa negara ini akan menjadi negara maju jika rajin,” tegas Jokowi kembali.
Sementara Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Utara, Herawati, mengatakan warga sangat menyambut antusias program peremajaan atau replanting ini. Terlebih bila melihat potensi yang ada di wilayah Sumatera Utara.
“Potensi (lahan) sekitar 9000 hektare. Tetapi yang sudah tervalidasi sekitar 900 hektare,” kata Herawati.
Berdasarkan agenda kegiatan yang diterima Fakta.News, selain peluncuran skema KUR Peremajaan Perkebunan, MoU Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi usaha mikro, petani, dan nelayan, Presiden juga mengadakan temu wicara dengan para petani perkebunan sebagai wujud pendekatannya dengan masyarakat.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
