Presiden Setahun Ini Telah Serahkan 147.000 Sertifikat untuk Rakyat
Tangerang Selatan – Presiden Joko Widodo terus berkomitmen untuk meningkatkan jumlah sertifikat tanah yang diterima masyarakat selama periode kepemimpinannya.
Oleh karenanya dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, Presiden selalu berusaha menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Dimulai sejak 10 Oktober 2016 di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membagikan 3.023 sertifikat.
Kini, setahun kemudian, Rabu, 11 Oktober 2017, Presiden menyerahkan 10.100 sertifikat kepada masyarakat di lokasi yang ke-38, yakni Lapangan Bola Kampuse, Tangerang Selatan, Rabu, 11 Oktober 2017.
“Sampai saat ini saya sudah serahkan 38 kali. Yang lain diserahkan Pak Menteri. Total 147.813 sertifikat yang saya serahkan langsung,” kata Presiden.
Menurut Presiden, seharusnya sudah 126 juta sertifikat yang diserahkan di seluruh Indonesia. Namun, hingga akhir tahun 2016 baru 46 juta sertifikat yang berhasil dibagikan.
“Tahun ini saya perintahkan Menteri BPN diselesaikan di seluruh Tanah Air lima juta sertifikat. Tahun depan tujuh juta, (tahun) 2019 sembilan juta,” ujarnya lebih lanjut.
Untuk itu, Presiden mengaku akan terus mengecek angka tersebut guna memenuhi target yang ditetapkan sekaligus menghindari terjadinya sengketa lahan di masyarakat.
“Kerja dengan saya, saya hitung. Saya bawa tulisan kalau ke mana-mana, saya hitung terus. Kalau tidak selesai, saya bilang awas Pak Menteri. Yang terjadi sengketa tanah di mana-mana,” ucap Presiden.
Jaga Persatuan dan Kesatuan
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berpesan agar semangat persatuan dan kesatuan sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air tidak hilang hanya karena pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Saya titip Pilkada, Pilpres itu hanya kontestasi lima tahun sekali. Jangan korbankan karena pilihan presiden, kepala daerah, kita pecah. Tidak! Kita harus berani mengatakan itu,” kata Presiden.
Ia juga mengimbau agar tidak ada lagi pihak yang memanas-manasi proses pemilihan kepala daerah sehingga timbul keresahan di masyarakat.
“Pilkada ada yang ngompori, manasi dengan isu, masyarakat panas. Tidak usah saling kompor, memanasi, yang rugi nanti rakyat sendiri,” tutur Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
