Presiden Tegaskan Semua WNI di Malaysia Harus Punya Paspor
Kuching – Selepas menghadiri konsultasi tahunan ke-12 Indonesia-Malaysia, Presiden Joko Widodo bertemu dengan masyarakat Indonesia di Sarawak yang digelar di Stadium Perpaduan, Kuching Sarawak, Malaysia pada Rabu, 22 November 2017.
Dalam pertemuan yang tidak kurang dihadiri 7.000 orang itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar semua warga negara Indonesia harus memiliki Paspor. “Semuanya harus pegang paspor, yang belum pegang paspor segera urus di Konjen,” tutur Presiden.
Presiden Jokowi pun berjanji dalam proses pengurusan paspor tidak ada pungutan lain selain harga resmi dan pelayanan yang cepat di KBRI maupun di konsulat jenderal. Bahkan dirinya telah memerintahkan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dan juga Konsul Jenderal RI Kucing, Johar Gultom untuk memberikan kemudahan dalam proses pengurusan paspor.
“Semua yang berurusan dengan paspor dipercepat, tidak ada pungutan lain selain harga yang resmi,” kata Presiden.
Jangan sampai ada warga negara Indonesia yang tidak memiliki paspor karena dalam proses pengurusan paspor dipersulit. “Saya tidak mau rakyat kita tidak pegang paspor gara-gara ada yang mainin masalah paspor,” ucap Presiden.
Presiden Joko Widodo bersama masyarakat Indonesia di Sarawak. (Biro Pers Setpres)
Selain paspor, Presiden juga mengingatkan agar anak-anak Indonesia yang lahir memilliki akte kelahiran. “Anak-anak yang lahir semuanya diurus akta kelahirannya di konjen, agar nanti kalo sudah dewasa ada pegangan hukumnya,” ucap Presiden.
Untuk yang belum memiliki akte kelahiran, Presiden minta agar diurus di konsulat jenderal. “Jangan sampai anak-anak kita tidak memiliki akte kelahiran, karena anak-anak kita semuanya harus sekolah,” ujar Presiden.
Presiden juga mengingatkan agar anak-anak yang berada di Sarawak untuk bersekolah. Dalam konsultasi tahunan ke-12 yang baru saja diikutinya, Presiden telah meminta ke PM Najib untuk membangun sekolah.
Tahun ini telah dibangun 19 Community Learning Center (CLC) tempat sekolah. “Target sampai Juli 2018 adalah 50 CLC sekolah. Jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak sekolah. Masa depan Indonesia ada di anak-anak kita,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
