Presiden Tekankan Pentingnya Pembangunan Ekonomi Terbuka dan Inklusif
Da Nang – Setelah tiba di Da Nang, Vietnam, Presiden Joko Widodo langsung mengikuti pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue dan pertemuan APEC-ASEAN Leaders yang digelar pada Jumat (10/11/2017) di kawasan Furama Resort, Da Nang, Viet Nam.
Dalam ABAC Dialogue, Presiden menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang terbuka dan inklusif guna mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi di sejumlah negara di dunia. Apalagi Indonesia dinilai telah berhasil menerapkan sistem pembangunan inklusif melalui sejumlah program perlindungan sosial di Tanah Air.
“Kita dinilai berhasil menyeimbangkan dan mengkombinasikan antara pertumbuhan dan ‘equity’. Misalnya melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinilai mengkombinaksikan pertumbuhan dan distribusi, serta mengurangi ketimpangan,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan APEC-ASEAN.
Disamping itu, dalam pertemuan APEC-ASEAN yang pertama kali digelar berkat inisiatif Viet Nam tersebut, Presiden Jokowi juga menyatakan pentingnya membangun sinergitas yang solid antar negara anggota APEC maupun ASEAN.
Indonesia sebagai pendiri kedua organisasi itu pun, memiliki peran penting dalam mewujudkan sinergitas tersebut. “Di satu sisi kita ikut berperan dalam membentuk ASEAN dan APEC, namun pada saat yang sama perkembangannya harus juga memberikan kontribusi kepada kita secara nasional,” ungkap A.M. Fachir.
Sinergitas tersebut, menurut Presiden Jokowi, bisa diwujudkan dalam sejumlah kerja sama di berbagai bidang, mulai dari _e-commerce_, pengembangan sumber daya manusia, hingga _Regional Cooperation in Asia Pasific (RCAP) dengan Free Trade Area of Asia Pacific (FTAAP)_.
“ABAC dan ASEAN juga dapat membantu APEC membentuk pasar domestik intrakawasan sehingga tidak bergantung pada kawasan lain,” tutur A.M. Fachir.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah pemimpin negara pun memberikan apresiasi dan pandangan positif terhadap pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam forum tersebut.
“Australia terutama dalam hal perdagangan karena ARCEP potensial maka akan segera digulirkan. Kalau Free Trade Area of Asia Pacific masih jauh,” ucap A.M. Fachir.
Bey Machmudin
(Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
