Presiden Tunjuk Din Syamsuddin Menjadi Utusan Khusus Presiden
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin) menjadi utusan khusus Presiden. Keputusan ini disampaikan hari ini Senin, (23/10) di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan.
“Hari ini saya telah mengangkat Prof. Dr. H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, Prof Din Syamsuddin sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog kerja sama antar agama dan peradaban,” ujar Jokowi di lokasi, Senin (23/10).
Selain itu, Jokowi juga menjelaskan kepada Din tugas-tugas khusus seperti mengembangkan komunikasi antar agama, baik di dalam maupun luar negeri, mempromosikan kebudayaan antar agama yang ada di Indonesia, juga menyebarkan kerukunan serta prinsip persatuan dan kesatuan yang harus dibangun berdasarkan Pancasila.
“Kepada beliau, saya memberikan tugas untuk mengembangkan dialog dan kerja sama antar agama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mengembangkan dialog dan kerja sama dan antar peradaban dengan mempromosikan kebudayaan dan kehidupan Indonesia yang berdasarkan Pancasila,” ujar Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
Menurut Jokowi, penunjukkan Din pun sangat berdasar. Ia menilai Din telah memiliki fondasi yang kuat menyoal perdamaian dan agama tingkat asia dan dunia.
“Tadi sudah disampaikan bahwa memang beliau sudah menjalankan, tidak mencari lagi, sudah ada fondasi kuat sebagai ketua konferensi Asia dan dunia untuk perdamaian dan agama,” katanya kembali.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan membeberkan bahwa pada saat ditawari menjadi utusan khusus presiden, Din ternyata awalnya sempat ragu. Namun setelah dijelaskan bahwa tujuannya untuk kepentingan negara dan bangsa, dua pekan kemudian, kata Presiden, Din menerima tawaran tersebut.
Jokowi pun berharap Din dapat menunjukkan peran Indonesia dalam membangun kerukunan antaragama dan antarnegara. “Banyak tugas kita, diharapkan negara lain, misal Afghanistan, Palestina, bisa masuk (membantu) ke Rohingya,” ujarnya. “Ini bukan Indonesia saja, tapi negara lain kehendaki berperan aktif di situ, karena kita ini rukun,” imbuh Jokowi seraya menerangkan bahwa keberadaan utusan khusus presiden untuk urusan agama itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga di negara lain.
Mengamini, Din pun menganggap tugas ini sebagai perjuangan dan abdi negara. Ia pun meminta dukungan masyarakat dalam menjalankan tugas barunya, sesuai dengan arahan Presiden.
“Bagaimana Bapak Presiden pesankan tadi tentu kita harus mulai dari dalam negeri. Maka kerukunan antarumat beragama, antarkelompok di Tanah Air, ini menjadi modal yang perlu kita sebarkan di dunia,” katanya.
Ia lantas teringat bahwa Presiden kerap menyampaikan bahwa Indonesia sering diminta masukan dan peran langsung dalam menghadirkan perdamaian di sebuah negara. Kehadiran Pancasila dan Islam yang membawa perdamaian menjadi harapan bagi dunia di tengah ketidakpastian, ketegangan, bahkan konflik antar agama dan peradaban.
“Khususnya Islam yang dirindukan dunia, Islam dari Indonesia yang bertumpu pada wasatiah, pada jalan tengah, sekaligus juga Islam yang Rahmatan Lil Alamin. Ini sangat-sangat ditunggu,” jelas dia.
Perlu diingat juga, Din selama ini sudah menjabat sebagai Presiden Conference of Religion for Peace atau Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian maupun World Conference Religion for Peace, Konferensi Dunia Agama untuk Perdamaian. Dengan adanya tugas baru ini, Din seperti mendapat legitimasi untuk terus menyampaikan pesan damai untuk dunia.
“Maka dengan penugasan ini mungkin akan semakin kuat, ada legalitas, formalitas untuk berbuat atas nama negara,” pungkasnya.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
