Promosi Sesat ala Meikarta Mengundang Tanya Angota Banggar DPR
Jakarta – Promosi properti, sebaiknya dilakukan dengan jujur dan tidak berlebihan, agar publik tidak merasa dibohongi. Seperti promosi besar-besaran dari sebuah properti raksasa yang mempromosikan kota baru yang disebut Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang membuat Sekretaris Menteri BUMN, mesti meralat isi promosi Meikarta di hadapan anggota DPR, Senin (25/9/2017).
Menyangkut promosi akan adanya sarana transportasi Light Rail Transport (LRT) dan akan adanya stasiun kereta api cepat di kawasa Meikarta, kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Sekretaris Menteri (Sesmen) BUMN Imam Apriyanto Putro menegaskan, proyek LRT Jabodebek tidak terkait dengan proyek milik Lippo Grup yaitu Meikarta.
Jawaban Imam tersebut, berawal dari pertanyaan anggota Banggar DPR, terkait keterikatan proyek LRT Jabodebek dengan proyek Meikarta. “Stasiun LRT Jabodebek yang paling ujung di timur adalah stasiun Bekasi Timur. Saya tahu karena saya tinggal di (Bekasi) timur, stasiun ini jauh dari proyek Meikarta,” ujarnya saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, Jakarta, Senin (25/9/2017).
“Saya juga terus terang, tidak paham apabila Meikarta menghubungkan proyeknya dengan proyek LRT. Tetapi (saya pastikan), tidak ada hubungannya dengan LRT Jabodebek,” sambung Imam.
Proyek LRT berdasarkan rencana saat ini, menurut Imam, proyek LRT Jabodebek hanya sampai Bekasi Timur. Sementara ke arah barat, pembangunannya akan diteruskan hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.
Begitu juga terkait kereta cepat Jakarta – Bandung, menurut Imam, Meski proyeknya akan melalui wilayah Cikarang, namun proyek tersebut juga tidak akan membuat stasiun di dekat proyek Meikarta. “Kami juga tidak memiliki planning terkait stasiun di Meikarta untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam rapat DPR dengan Sesmen BUMN itu, Anggota Banggar DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Iskandar Dzulkarnain Syaichu, mengutarakan kekesalannya kepada pemerintah terkait pengembang perumahan, Meikarta. Menurutnya, selama ini Meikarta menjadikan Light Rail Transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) itu sebagai bahan promosi. Padahal LRT dibangun dengan uang negara yang mencapai kurang lebih Rp 3,6 triliun dalam APBN 2018.
“Saya khawatir dengan proyek Meikarta, setiap hari iklannya menonjolkan fasilitas LRT. Saya ingin klarifikasi ini, apa hubungannya LRT dengan Lippo Group? Jangan sampai dimanfaatkan swasta, ini mana pakai uang negara,” ujar Iskandar di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Senin (25/9).
Jualan Mengada-ada
Apa yang menjadi kekesalan Anggota Banggar DPR itu, memang sangat beralasan. Pasalnya, Lippo Group tengah membangun sebuah kawasan perkotaan baru di kawasan Cikarang, Jawa Barat dengan nama Meikarta itu, dalam promosinya selalu dikaitkan dengan akan adanya LRT dan Kereta api cepat.
Seperti yang diungkapkan Presiden Meikarta, Ketut Budi Wijaya kepada beberapa media beberapa waktu lalu. Menurutnya, setidaknya ada 5 infrastruktur yang mendukung transportasi pada wilayah Meikarta. Infrastruktur tersebut di antaranya jalan tol layang Jakarta-Cikampek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Light Rail Transit (LRT) koridor Cawang-Bekasi Timur-Cikarang.
“Ini koridor tersibuk yang akan dilewati kereta cepat, LRT, elevated highway (tol layang Jakarta-Cikampek) yang akan menghbungkan Jakarta sampai dengan Karawang. Ini akan membantu semua lalu lintas, sehingga ke depan ini akan semakin prospektif,” katanya saat ditemui di Maxx Boxx, Cikarang.
Nah, sekarang jawaban Sesmen BUMN menjelaskan apa yang sebenarnya dengan transportasi tersebut. Jualan Meikarta, hendaknya tak menyesatkan publik.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
