Proyek Gas JTB Pertamina Serap 6000 Tenaga Kerja dan Beroperasi 2020
Jakarta – PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Pertamina EP Cepu (PEPC) telah menandatangani kontrak pekerjaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) untuk fasilitas pemrosesan gas (GPF) Proyek Pengembangan Gas Unitisasi Jambaran Tiung Biru (JTB).
Penandatanganan kontrak EPC GPF JTB tersebut dilakukan di Kantor PEPC, Jakarta, Senin (4/12) antara Direktur Utama PEPC Jamsaton Nababan, dan Konsorsium PT Rekayasa Industri-JGC Indonesia-JGC Corporation yang diwakili Plt Direktur Utama PT Rekind Jakub Tarigan.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito mengatakan pekerjaan EPC GPF mencakup penyiapan fasilitas produksi mulai di wellpad, flowline, gathering line, dan export pipeline, fasilitas pemurnian gas JTB dan sharing facility CPF Banyu Urip.
“Dengan perencanaan yang ada kami menargetkan proyek JTB ‘onstream’ pada kuartal keempat 2020 dan manfaatnya dapat dinikmati masyarakat khususnya industr di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang membutuhkan gas,” kata Adiatma.
“Proyek diperkirakan dapat menyerap sekitar 6.000 tenaga kerja pada puncak pelaksanaannya,” ungkap Adiatma.
Efisiensi Agar Memenuhi Harga Pasar
Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS)/Production Sharing Contract (PSC) WK Cepu ditandatangani pada tahun 2005 dengan pemegang Participating Interests (PI) di dalamnya adalah sebagai berikut: Exxonmobil, yang terdiri dari Mobil Cepu Ltd (MCL, Operator) dan Ampolex (Cepu) Pte.Ltd, memegang PI sebesar 45%; PT Pertamina EP Cepu (PEPC), memegang PI sebesar 45%; 4 (empat) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diwakilkan oleh Badan Kerjasama, memegang PI sebesar 10%.
Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) merupakan Lapangan Unitisasi antara Lapangan Jambaran yang masuk Wilayah WK Cepu dan Lapangan Tiung Biru yang masuk Wilayah WK Pertamina EP, melalui surat Menteri ESDM pada tanggal 28 Februari 2013, menyatakan bahwa MESDM menyetujui Unitisasi dari Lapangan Jambaran dan Tiung Biru dengan PEPC sebagai Operator Lapangan Unitisasi JTB. POD original untuk pengembangan proyek gas terintegrasi lapangan JTB dan Cendana telah disetujui oleh SKKMigas pada tanggal 13 Februari 2013. Dalam usaha optimalisasi proyek maka operator mengajukan POD revisi yang hanya mengembangkan Unitisasi Lapangan JTB tanpa Cendana. Terhadap usulan tersebut, SKK Migas sudah menyetujui Revisi POD tanggal 17 Agustus 2015.
Sejalan dengan turunnya harga minyak dan gas dunia, pembeli gas Lapangan Unitisasi JTB menyatakan tidak dapat membeli gas dengan harga sesuai POD, sehingga keekonomian Lapangan Unitisasi JTB terkoreksi turun. Berdasarkan Surat Menteri MESDM No. 9/13/MEM.M/2017 kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada tanggal 3 Januari 2017 perihal Pengembangan Lapangan Jambaran-Tiung Biru, Pertamina diminta untuk menyelesaikan secara B2B dengan para partner-nya dan PT Pertamina EP Cepu selaku operator Lapangan JTB siap melaksanakan pengembangan Lapangan JTB secara penuh.
Pertamina telah melakukan negosiasi secara business to business dan menandatangani Settlement Agreement dengan ExxonMobil tanggal 3 November 2017 dan dilanjutkan dengan penandatanganan PJBG (Perjanjian Jual Beli Gas) antara PT Pertamina EP Cepu dengan PT Pertamina (Persero) tanggal 13 Nopember 2017.
Pertamina terus berupaya melakukan efisiensi agar harga gas dari JTB dapat memenuhi harapan pasar. Dengan berbagai langkah efisiensi, PT Pertamina EP Cepu memangkas Capex menjadi USD 1.547 Juta dan nantinya Kapasitas dari Plant yang akan dibangun sebesar 330 MMSCFD dengan mendapatkan Produksi Sales Gas sebesar 172 MMSCFD dan masa Plateau 16 Tahun. Project Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru diperkirakan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 6.000 tenaga kerja pada puncak pelaksanaan proyek.
Sebagai informasi pelaksanaan tender secara Pelelangan Umum menggunakan metode pemasukan penawaran Sistem 2 Tahap yang telah dimulai Mei 2015. Dari hasil pembukaan dokumen penawaran Tahap II didapatkan harga penawaran terendah dari Konsorsium PT Rekayasa Industri – JGC Indonesia – JGC Corp dengan harga penawaran ±USD 984 juta.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
