Pertamina Capai 38 Titik BBM Satu Harga – Menteri ESDM Resmikan Lembaga Penyalur di 4 Provinsi
Bengkulu Utara – Dalam mencapai target penugasan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero) terus menambah jumlah lembaga penyalur BBM satu harga dengan meresmikan pengoperasian empat SPBU di beberapa wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal, Terluar) pulau Sumatra, Kalimantan, dan Nusa Tenggara.
Keempat titik tersebut meliputi SPBU Kompak 26.38301 di Kec. Enggano, Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, SPBU kompak 16.253.121 di Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, SPBU Mini 65.77303 di Kecamatan Biduk Biduk, Kab. Berau, Provinsi, Kalimantan Utara, dan SPBU 54.85709 di Kecamatan Atambua, Kab. Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Dengan tambahan 4 titik tersebut, berarti telah terdapat 38 titik SPBU BBM Satu Harga dari 54 titik yang ditargetkan pada tahun 2017.
Peresmian keempat lembaga penyalur BBM satu harga oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, pada 8 Desember 2017 dipusatkan di SPBU Kompak 26.38301 di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Peresmian juga dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Massa Manik, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Bengkulu Utara Mian.
Di depan wartawan, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pihaknya selalu mendorong semua sumber daya alam yang pengelolaannya diamanahkan kepada kementerian ESDM ini diusahakan untuk pemerataan dan pelayanan masyarakat yang lebih berkeadilan. Ia berharap, agar semua pihak mendukung program ini.
“Kami akan membuat peraturan harga BBM sama sampai ke end-user atau pengguna langsun dan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung kebijakan ini,” ujarnya
Sementara itu, Dirut Pertamina Elia Massa Manik mengungkapkan Pertamina secara konsisten terus mendukung program Nawacita Presiden RI terkait dengan ketahanan energi nasional melalui pengoperasian SPBU BBM Satu Harga di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil). Keberadaan SPBU di wilayah tersebut sangat vital bagi upaya pemerintah mendongkrak perekonomian setempat.
“Pengoperasian SPBU Kompak di Enggano maupun wilayah 3T lainnya menjadi bukti nyata hadirnya Pertamina untuk memenuhi tugas negara mendistribusikan energi hingga ke pelosok negeri,” ungkap Massa Manik.
Pertamina memenuhi program pemerintah dengan pemberlakuan distribusi BBM satu harga di wilayah 3T sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016, perihal percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) & Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2017. Program ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah untuk menggerakkan dan memeratakan perekonomian nasional, utamanya di wilayah 3T.
Pengoperasian SPBU Kompak ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, dengan demikian, mobilitas masyarakat akan semakin tinggi namun lebih efisien sehingga diharapkan perekonomian juga bergerak lebih cepat.
Sebagaimana diketahui di Enggano yang menggunakan BBM untuk transportasi darat, laut dan usaha perikanan, sebelum beroperasinya SPBU BBM satu harga tersebut, masyarakat harus membeli Premium seharga Rp 10.000,- per liter, sedangkan Solar sekitar Rp 8.000,- per liter.
“Sinergi yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor sangat diperlukan dalam merealisasikan salah satu bagian dari Nawacita Presiden Jokowi dalam mewujudkan ketahanan energi hingga pelosok nusantara. Pertamina mengapresiasi peran serta semua pihak, termasuk investor sehingga pengoperasian SPBU di wilayah Enggano, Sipora Utara, Biduk-biduk, dan Atambua dapat direalisasikan hari ini,” pungkas Massa Manik.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
