Kementerian dan Lembaga Diminta Fokuskan Programnya untuk Korban Erupsi Gunung Agung
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, dalam rangka meminimalisir dampak psikologis masyarakat yang terpapar akibat erupsi Gunung Agung, pemerintah akan melaksanakan berbagai program atau kegiatan yang meringankan beban ekonomi dan sosial masyarakat.
Untuk itu, Puan meminta agar kementerian/kembaga lebih fokus menggiatkan kegiatannya di Kabupaten/ Kota yang ada di Bali.
“Diharapkan agar aktivitas- aktivitas posko penanganan darurat bencana erupsi Gunung Agung lebih ditingkatkan lagi. Termasuk, mengaktifkan dan memperkuat peran posko pendamping di Provinsi Bali serta memaksimalkan fungsi service center untuk sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan aktivitas Gunung Agung maupun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah,” ujar Puan dalam rapat tingkat menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, di Jakarta, seperti dikutip Fakta.news dari situs resmi Kemenko PMK, Jumat (29/12).
Hadir dalam RTM kali ini, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri PUPERA Basuki Hadimuoeljono, Kepala BNBP Willem Rampangiley, Kepala KSP Teten Masduki, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta beberapa perwakilan kementerian/lembaga lainnya.
Sementara itu, Puan juga meminta agar masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di zona perkiraan bahaya yaitu di dalam area kawah Gunung Agung dan di seluruh area di dalam radius 8 Km dari kawah puncak Gunung Agung. Ditambah perluasan sektoral ke arah utara-timur laut dan tenggara-selatan- barat daya sejauh 10 Km.
Secara umum, lanjut Puan, kehidupan di Bali relatif normal tidak seperti yang digambarkan oleh media-media yang ada. Adapun yang terganggu hanya jadwal penerbangan saja. Turis asing pun dapat memperoleh perpanjangan Visa yang lebih mudah apabila Visa kunjungannya sudah habis akibat terganggunya jadwal penerbangan. Perpanjangan visa tersebut dapat dilakukan di bandara dan kantor imigrasi.
“Saya minta Kementerian Pariwisata untuk mensosialisasikan kepada para turis asing agar tidak perlu khawatir dengan pemberitaan ini, karena masih banyak destinasi wisata di Bali yang masih bisa dikunjungi,” tuturnya.
Puan menambahka, salah satu permasalahan yang terjadi dilapangan hingga saat ini adalah jumlah pengungsi yang sangat fluktuatif. Menurut catatan, jumlah pengungsi pada 28/11 sebesar 29.673 Jiwa yang tersebar di 217 tempat.
Meski begitu, kata Puan, kemungkinan jumlah tersebut bisa berubah karena mobilitas pengungsi sangat tinggi. Secara umum, penanganan pengungsi sudah dilakukan dengan memadai. Baik dari sisi penyediaan logistik, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan.
Sementara, Kabupaten Karangasem menjadi wilayah yang paling parah terpapar erupsi Gunung Agung. Dalam derajat yang lebih ringan dampak erupsi ini juga terasa di Kabupaten/kota lainnya yang ada di Bali diantaranya, Klungkung, Bangli, dan Buleleng. Karena itu secara umum suasana kehidupan di Bali normal dan sejumlah destinasi wisata seperti di Tabanan, Denpasar, dan Jembrana tidak terganggu.
Terkait dengan ancaman banjir dan tanah longsor di tanah air, Menko PMK berpesan agar dilakukan upaya-upaya dalam mengantisipasi banjir dan tanah longsor yang tengah menerpa di Indonesia. Menurutnya, banjir dan tanah langsor sudah terjadi dari awal tahun, lebih dari 1,8 juta penduduk merasakan dampak longsor dan banjir, diperlukan kesiapsiagaan kementerian/lembaga terkait untuk membantu para korban.
“Saya minta kepada kemeterian/lembaga terkait banjir dan longsor dari siklon di pulau jawa, kita antisipasi lagi dengan memberi peringatan dini kepada semua pihak, dan meyiapkan semuanya mulai dari beras, logistik, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan, dan saya lihat semua kementerian/lembaga sudah siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana ini,” pungkasnya.
Adapun para peserta yang hadir dalam RTM ini adalah Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri PUPERA Basuki Hadimuoeljono, Kepala BNBP Willem Rampangiley, Kepala KSP Teten Masduki, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta beberapa perwakilan kementerian/lembaga lainnya.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
