Pemerintah Segera Bangun Bendungan Way Apu di Maluku
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai Maluku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah melakukan penandatangan kontrak pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
Dalam kontrak tersebut, terdapat tiga paket pengerjaan dengan total anggaran mencapai Rp2,223 triliun yang terdiri dari pembangunan fisik meliputi, Paket pertama dengan kontraktor PT Pembangunan Perumahan (PP)-PT Adhi Karya (KSO) senilai Rp1,069 triliun. Paket kedua dengan kontraktor PT Hutama Karya – PT Jasa Konstrusksi (KSO) senilai Rp1,013 triliun dan kontrak paket ketiga supervisi senilai Rp74 miliar dengan konsultan PT Indra Karya.
Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Hariyono Utomo mengatakan, pembangunan bendungan sebagai proyek strategis nasional ini telah lama dinantikan oleh masyarakat Maluku.
“Kami melaksanakan persiapan pembangunan bendungan ini tahun 2014, lalu di tahun 2015 dilaksanakan penilaian amdal,” kata Kepala BWS Maluku Hariyono Utomo seperti dikutip Fakta.news dari situs resmi Kementerian PUPR, Selasa (02/01).
Menurut Hariyono, penetapan lokasi ditargetkan pada bulan Januari 2018, sehingga proses pengadaan tanah seluas 581 hektar bisa dilakukan secara bertahap.
“Seluruh penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan ini dengan tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu,” ujarnya.
Hariyono menjelaskan, pembangunan bendungan Way Apu ini dilaksanakan melalui paket Multi Years Contract hingga tahun 2022, bendungan tersebut akan memiliki volume tampung 50 juta meter kubik yang akan mengairi lahan irigasi seluas 10.000 ha, untuk air baku 250 m/detik, dan listrik sebesar 8 megawatt.
“Selain manfaat tersebut, fungsi utama bendungan yaitu sebagai pengendalian banjir lantaran selama ini dataran Way Apu sering mengalami banjir,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Wilayah Barat, Pusat Bendungan Airlangga Mardjono menambahkan, bahwa masalah yang seringkali ditemui di lapangan yaitu mengenai pengadaan tanah.
“Permasalahan teknis di satu bendungan dan bendungan lain bermacam-macam, bisa jadi sama atau lebih sulit untuk itu kami semua berharap Bapak dan Ibu di lapangan dapat berpegang pada kaidah pedoman pembangunan bendungan,” tutur Airlangga.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
