Perlu Peran Aktif Semua Pihak dalam Upaya Memerangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba
Medan – Seminar Terbatas “Edukasi Dini Penyalahgunaan Narkoba” yang diselenggarakan PT Pertamina Marketing Operation Region I (MOR I) bersama media berita Fakta.News, Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) dan Masyarakat Republik (MR) di Gedung Pengadilan Semu, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan pada Kamis (21/12/2017) menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten dalam membahas mengenai bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
Seminar yang berlangsung mulai dari pukul 08.30 WIB hingga 14.00 WIB menghadirkan para pembicara antara lain Kepala BNNP Brigjen Pol. Andi Loedianto, Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Pol Hendri Marpaung, GM MOR I Erry Widiastono dan Ivanka Slank.
Selain nama-nama tersebut hadir pula akademisi maupun penggiat anti narkoba seperti Irjen Pol (Purn) Dr Benny J Mamoto (Ketua Yayasan Museum Edukasi Anti Narkoba), Dr. Drs Arsyad Lubis M.M (Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sumut), Prof Dr Budiman Ginting SH, M.Hum (Dekan Fakultas Hukum USU) serta Dra. Hj. Inon Beydha M.Si. Ph.D (Dosen Ilmu Komunikasi, FISIP USU).
GM MOR I Erry Widiastono dalam acara ini mengatakan, keluarga besar Pertamina secara konsisten akan terus melaksanakan upaya-upaya preventif terhadap bahaya narkoba dengan cara memberikan pemahaman bahaya narkoba kepada seluruh masyarakat terutama insan Pertamina. Pihaknya selama ini sangat mendukung penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba bagi lingkungan keluarga pekerja Pertamina maupun masyarakat yang telah beberapa kali diadakan oleh MOR I.
Menurut Erry dalam pemaparannya jika sudah dapat membentengi keluarga, paling tidak kondisi itu dapat mengurangi pertambahan jumlah pengguna narkoba. “Kita mulai dari keluarga dulu, tidak usah muluk-muluk, keluarga saja dulu, ke depan, kita juga akan bekerja sama dengan anak perusahaan dan juga berbagai pihak untuk terus mencegah beredarnya narkoba di kalangan insan Pertamina,” ucapnya.
Sementara itu Dosen Ilmu Komunikasi, FISIP USU, Dra. Hj. Inon Beydha M.Si. Ph.D mengatakan bahwa peran teknologi dan media sosial juga berdampak pada pola penyebaran narkoba. Untuk itu perlunya peran aktif pengelola media dalam upaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat.
Lebih lanjut Inon mengatakan selain Indonesia yang telah menyatakan darurat narkoba, negara tetangga seperti malaysia, dari hasil risetnya menunjukkan bahaya narkoba merupakan kejahatan luarbiasa.
Hal senada juga diutarakan Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol. Andi Loedianto, menurutnya dari data BNN di tahun 2014 peredaran narkotika jenis ganja berada pada angka 158,52 ton, lalu narkotika jenis shabu beredar sekitar 219,44 ton, sementara ekstasi yang beredar ada 14,3 juta butir. Sedangkan di tahun 2015 jumlah narkotika yang lolos dari peredaran 129,13 ton untuk ganja, lalu narkotika jenis shabu ada 215,02 ton dan 13 juta butir untuk ekstasi.
Sedangkan yang disita pada tahun 2013, Narkotika jenis ganja terdapat 17,76 ton dan 29,39 ton di tahun 2015. Sementara untuk shabu yang disita 0,40 ton pada tahun 2013, dan di tahun 2015 terdapat 2,5 ton yang disita. Jumlah narkotika jenis ekstasi ada 1,1 juta butir ditahun 2013 yang disita, dan pada tahun 2015 terdapat 1,3 juta butir.
Lebih lanjut dalam paparannya, Andi mengatakan bahwa jumlah penduduk Sumatera Utara 13.937.797 jiwa yang berada di 6.101 desa/kelurahan atau 33 kabupaten/kota, BNNP Sumut mencatat warga yang menjadi pengguna dan terdampak narkoba di Provinsi Sumatera Utara berjumlah sekitar 350 ribu orang.
“Kita miris melihat melihat data dari hampir 14 juta jiwa penduduk Sumut, 2,5 persennya atau 350 ribu jiwa sudah menjadi pengguna narkoba dan 28.000 tahanan merupakan peredaran dan penggunaan narkoba,” ungkap Andi.
Menurut Andi jika dirata-ratakan, BNNP Sumut memperkirakan ada sekitar 10 ribu warga yang menjadi pengguna narkoba di setiap kabupaten/kota di Sumut. Kondisi yang lebih memprihatinkan, Sumut bukan lagi sekadar lokasi pemasaran narkoba, melainkan produsen dan lokasi pendistribusian ke daerah lain. “(Narkoba) di Jakarta dikirim dari sini. Begitu juga di Palembang, Lampung, dan Jawa Barat,” katanya.
Andi juga mengungkapkan dari komunikasi dengan seluruh kapolda di Tanah Air, setiap hari ada penangkapan pengguna dan pengedar narkoba di Indonesia. Kondisi itu membuktikan bahwa narkoba selalu beredar dan dimasukkan ke Indonesia melalui berbagai jalur.
Masyarakat saat ini menjadi apatis jika membahas narkoba ujar Andi menambahkan, hal ini karena pemberitaan saat ini hanya seputar penangkapan dan pengungkapan, dan kurang edukasi ke masyarakat bagaimana bahayanya narkoba. Sehingga, kata dia, perlunya pencegahan melalui regulasi dari undang-undang hingga Perda bahkan Satgas. Namun jika tidak dibarengi adanya anggaran, hal itu tidak dapat berjalan baik.
Sebelum mengakhiri pemaparannya Andi berpesan agar semua pihak untuk waspada terhadap bahaya narkoba yang mengancam anak bangsa. “Sebelum bicara bela negara, mulailah dengan bela dan lindungi keluarga dari peredaran dan bahaya narkoba,” pesan Andi.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Hendrik Marpaung mengatakan seluruh elemen masyarakat harus bergandeng tangan dalam melepaskan diri dari “penjajahan narkoba” yang telah merambah hingga ke tingkat desa.
Hendrik pun menegaskan bahwa pihaknya meminta orang-orang yang terlibat dengan narkoba, terutama sebagai bandar dan pengedar untuk menghentikan aktivitasnya dalam memperdagangkan barang terlarang itu. Jika tertangkap, pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas, apalagi jika sampai melawan. “Kami punya motto “berhenti atau mati’,” tegas Hendrik.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
