PT KAI dan 12 Bank Tandatangani Pembiayaan LRT Jabodebek
Jakarta – Sebagai bentuk upaya pemerintah, dalam menyediakan pilihan transportasi publik guna menunjang mobilitas masyarakat di Jabodetabek, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan 12 Bank Sindikasi baik Himbara, bank swasta nasional dan swasta asing melakukan Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi Proyek Kereta Api Ringan (LRT) Jabodebek.
“Ini suatu hal yang sangat membanggakan melalui penandatanganan perjanjian ini. Bagi Kementerian Perhubungan ini adalah suatu era baru di mana satu pembangunan infrastruktur yang selama ini menggunakan APBN dapat didanai oleh swasta,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai acara Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi Proyek LRT Jabodebek di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jumat (29/12).
Menurut Budi Karya, pemerintah telah menghitung total nilai investasi penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek sebesar Rp29,9 Triliun. Besarnya nilai tersebut, membuat pemerintah membuka peluang bagi para investor untuk ikut serta dalam pembiayaan proyek tersebut.
“Hal tersebut direalisasikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kredit sebesar Rp19,25 triliun antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan dua belas sindikasi perbankan,” kata Budi.
Budi menambahkan, PT KAI menandatangani kontrak pinjaman dalam waktu 18 tahun, dengan nominal sebesar Rp18,1 triliun untuk kredit investasi dan Rp1,15 triliun untuk kredit modal kerja.
Penandatanganan fasilitas kredit tersebut, dilakukan dengan dua belas bank sindikasi, yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BCA, CIMB Niaga dan PT SMI, serta bank-bank lain yang juga bertindak sebagai kreditur diantaranya Bank DKI, BTMU, Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut dan Bank Mega.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mendukung proyek LRT dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,4 triliun kepada PT Adhi Karya dan Rp7,6 triliun kepada PT KAI. Namun hal tersebut belum dapat mencukupi pembangunan proyek ini.
Karena itu, lanjut Sri Mulyani, pembiayaan yang dilakukan oleh konsorsium sindikasi dalam hal ini membutuhkan jaminan dari pemerintah. Pemerintah memberikan jaminan atas pinjaman PT KAI sebesar 18,1 triliun.
“Jaminan itu tentu saja dengan asumsi bahwa PT KAI akan membayar kembali apa yang dipinjamkan dari konsorsium sindikasi perbankan,” papar Sri Mulyani.
Upaya percepatan pembangunan LRT Jabodebek ini dilakukan atas dasar Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jabodebek.
Pemerintah menugaskan PT KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana LRT Jabodebek dengan skema investasi dan menugaskan PT Adhi Karya untuk melakukan pembangunan prasarana LRT Jabodebek.
Lebih lanjut, Budi berharap melalui skema pendanaan ini dapat terus tumbuh dan berkembang dalam membangun infrastruktur di Indonesia.
“Saya berharap proyek dengan skema pendanaan ini bisa terus tumbuh dan berkembang sehingga dapat dijadikan momentum dan semangat bagi implementasi penyelenggaraan pembangunan transportasi perkotaan di Indonesia. Selain itu, saya agar pihak-pihak yang terlibat dapat mengelola pembiayaan tersebut secara transparan, akuntabel, serta melaksanakan kewajiban dalam perjanjian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Budi.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
