Transparansi Internasional Indonesia: PT Pertamina Meraih Skor Tertinggi Sebagai Perusahaan Paling Transparan di Indonesia
Jakarta – Dalam acara diskusi publik “Transperancy in Corporate Reporting Perusahaan Terbesar di Indonesia” yang diadakan di Jakarta Rabu (6/12/2017). Transperancy International Indonesia (TII) menempatkan PT Pertamina sebagai korporasi paling transparan di tanah air. PT Pertamina meraih skor tertinggi diantara perusahaan terbesar yang ada di Indonesia dengan raihan nilai 6,7 dari skala 0 hingga 10.
Manajer Program Tata Kelola Ekonomi TII Wahyudi mengatakan, hasil ini didapat setelah pihaknya melakukan penilaian dari 100 perusahaan pada sembilan sektor usaha baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Perusahaan Terbuka (Swasta). Menurutnya daftar perusahaan tersebut diambil dari Fortune Top 100 2014 dengan kategori perusahaan terbesar di Indonesia dari aspek pendapatan.
Wahyudi juga menjelaskan penilaian ini dilakukan dalam 3 fase yakni pengumpulan data dari dokumen publik, forum validasi dan peninjauan ulang internal perusahaan. Adapun TII membagi rentang skor transparansi dalam 6 kategori, yang tertinggi A-B (Skor 7-10), menengah C-D (Skor 3-6,9) dan rendah E-F (skor 0-2,9).
“Selain PT Pertamina yang meraih skor 6,7 juga terdapat PT Bank Mandiri Tbk yang mendapat skor 6,4 sehingga menempati posisi dibelakang PT Pertamina. Menyusul PT Timah Tbk dengan skor yang sama, yakni 6,4, lalu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan skor 6,3 dan PT Bank Central Asia Tbk dengan skor 6,2,” ujar Wahyudi.
Namun Wahyudi menilai secara keseluruhan, transparansi korporasi di Indonesia cukup buruk. Dari skala 0-10, korporasi di Indonesia hanya mendapat skor 3,5. Menurutnya, skor tersebut mengindikasikan sebagian besar perusahaan di Indonesia kurang transparan dan berpotensi gagal membuktikan keberadaan program anti korupsi. “Sebagian besar perusahaan gagal mengungkapkan struktur kepemilikan perusahaan yang transparan dan gagal melaporkan laporan keuangan antar negara secara transparan,” ungkap Wahyudi.
Lebih lanjut Wahyudi memaparkan Berdasarkan data TII tersebut tidak ada satupun dari perusahan besar top 100 yang masuk kategori tertinggi A-B. Rata-rata hanya masuk pada kategori C-D. Dari data tersebut juga disebut bahwa perusahaan yang bergerak di sektor tambang memiliki nilai transparansi tertinggi sebesar 4,3 dari skala 0 sampai dengan 5. Sedangkan sektor perdagangan menjadi yang terendah di angka 2,6.
Namun mengenai hal tersebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarief dalam kesempatan yang sama mengungkapkan ketidaksetujuannya, menurut Laode, dari catatannya sekitar 5.000 usaha pertambangan terdapat 3.000 izin usaha pertambangan yang tidak jelas. “Jadi ada tambang yang sebenarnya gak ada izin sama sekali tapi mereka tetap melakukan,” ungkap Laode.
Melanjutkan pemaparannya, Wahyudi menginginkan agar pemerintah maupun regulator memberikan panduan kepada korporasi khususnya di sektor swasta untuk mendorong transparansi. Menurutnya, dengan adanya panduan tersebut perusahaan baik di sektor swasta maupun BUMN tingkat transparansinya akan jauh lebih meningkat. “Kami ingin regulator, pemerintah regulator menerbitkan guidence kepada private sector untuk melakukan proactive disclosure terkait program anti korupsi, transparansi struktur organisasi, dan pelaporan kontribusi kepada negara dan pemerintah,” pungkas Wahyudi.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
