Puan Segera Evaluasi SOP Rumah Sakit Bukan Rekanan BPJS
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani tak tinggal diam menanggapi kasus kematian bayi empat bulan, Tiara Debora Simanjorang. Bayi malang tersebut meninggal dunia lantaran tak bisa mendapatkan perawatan d ICU hanya karena orangtuanya tak mampu membayar uang muka Rp19,5 juta.
Mendengar kisah miris ini, Menteri Puan pun meminta seluruh rumah sakit di Indonesia belajar dan bisa lebih mengutamakan pasien yang tengah dalam kondisi gawat darurat. Menurutnya, hal tersebut justru lebih penting dari hal-hal yang bersifat komersial.
Berangkat dari kasus ini, Puan menegaskan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, utamanya rumah sakit yang sudah terfasilitasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun ia juga menekankan akan peran dari rumah sakit sendiri yang dianggap memiliki tanggung jawab kemanusiaan.
Tak cuma di Ibu Kota saja, Puan pun akan meminta Menteri Kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan di daerah untuk mengevaluasi SOP penanganan kedaruratan pasien, khususnya rumah sakit yang tidak memiliki layanan BPJS Kesehatan.
“Bagaimanapun juga tugas utama rumah sakit adalah memberikan pelayanan terhadap kemanusiaan,” ujar Puan.
Puan yang masih dalam kunjungan kerja bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam KTT OKI di Kazakhstan, mengucapkan duka cita dan belasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Debora di IGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta.
“Saya mengucapkan belasungkawa dan perasaan duka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya bayi Tiara Debora Simanjorang. Semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan sabar, ikhlas dan tabah,” kata Puan
Ibu Henny Silalahi dan Bapak Rudianto Simaronjang sebagai orang tua Bayi Debora atas kejadian tersebut.
Bayi Tiara Debora Simanjorang (4 bulan), putri dari Ibu Henny Silalahi dan Bapak Rudianto Simaronjang, meninggal pekan lalu di ruang Instalasi Gawat Darurat RS Mitra Keluarga. Debora yang dalam keadaan kritis tak bisa dirawat di ICU karena orangtuanya, Henny Silalahi dan Rudianto Simanjorang tak mampu membayar uang muka biaya ICU sebesar Rp19,8 juta yang dibebankan pihak rumah sakit.
Saat itu, orangtua Debora hanya memiliki uang Rp5 juta, sementara BPJS Kesehatan yang dimiliki tak bisa dipakai lantaran RS Mitra Keluarga bukan rekanan BPJS.
Di lain pihak, di laman resminya, RS Mitra Keluarga Kalideres telah memberi klarifikasi bahwa orangtua Debora keberatan dengan biaya uang muka ICU sebesar Rp19,8 juta. Rumah sakit juga sudah berupaya membantu mencari rumah sakit yang punya fasilitas untuk peserta BPJS.
Ketika dokter RS Mitra Keluarga masih berkoordinasi dengan dokter di rumah sakit rujukan yang rekanan BPJS, perawat tiba-tiba mengabarkan kalau kondisi Debora kian memburuk. Resusitasi jantung paru dilakukan selama 20 menit, namun nyawa bayi Debora tidak dapat ditolong.
W. Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
