Putusan MA Soal Swastanisasi Air Bersih di Jakarta Masih Dipelajari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR
Jakarta – Terkait swastanisasi air di Jakarta, kini pemerintah tengah mengkaji putusan Mahkamah Agung (MA). Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muhammad Sundoro mengatakan, saat ini tengah mempelajari hasil keputusan terkait swastanisasi di Jakarta.
“Kami masih mempelajari masih dalam proses, kami kasih masukan terkait soal penanganannya. Kami juga akan diskusi dengan pemda DKI, kami tidak mungkin langsung memutuskan begitu saja dengan swasta. Ini sedang lakukan kajian,” ujar Muhammad di sela-sela acara Konferensi Sanitasi Air Minum Nasional 2017, Selasa (7/11/2017)
Kajian tersebut tengah dilakukan, agar tak mengganggu investor dalam kontribusi dalam pembangunan infrastruktur terutama sektor air bersih. “Maka kami kaji dulu karena berdasarkan PP 122/2015 dilakukan oleh swasta di bagian-bagian tertentu,” ucap Muhammad.
Muhammad mencontoh dalam pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur, dimana swasta yang membangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
“Swasta bangun air baku, kemudian resevoir, kemudian jaringan distribusi utamanya atau transmisinya. Atau bahasanya swasta menjual air curah ke PDAM yang menyalurkan ke kabupaten,” kata Sundoro.
Sementara itu Direkur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, proyek investasi SPAM dengan skema (KPBU) sudah sesuai dengan PP 122/2015 bahwa peran swasta hanya menyediakan air curah.
Seperti diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang SPAM yang didasarkan pada UU Nomor 11/1974.
“Memang dalam hal penyediaan air curah, kesulitan pembiayaan sehingga menggunakan skema KPBU. Swasta hanya menyediakan air curah, pendistribusian air tersebut masyarakat dilakukan oleh PDAM,” tutur Sri.
Peran swasta dalam proyek SPAM, untuk pembangunan jaringan produksi seperti reservoir booster, atau dalam rangka mengurangi kebocoran. Kerjasama pembangunan jaringan dan bangunan produksinya, dapat dilakukan secara business to business dengan swasta.
“Namun nantinya sistemnya nyicil dengan sistem trade kredit pengembalian ke swasta,” kata Sri.
Pihaknya menegaskan, pasca putusan MA terkait swastanisasi air di Jakarta, tak berpengaruh terhadap investasi proyek SPAM. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menambahkan, saat ini Pemerintah tengah mendorong pembangunan SPAM dengan skema KPBU.
Hal ini, salah satu cara untuk mencapai target 100% akses air bersih atau air layak minum pada 2019. “Ini skema KPBU ada SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat, dan Jatiluhur setelah kemarin SPAM Umbulan mulai dibangun,” pungkas Sri.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
