Ramai-ramai Menolak Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR
Jakarta – Akhirnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah menerima surat pengunduran diri Setya Novanto dari kursi ketua DPR. Ada dua surat yang dikirim Novanto dari sel tahanan KPK ke DPR. Adanya surat dari Novanto, dibenarkan Wakil Ketua MKD DPR Sarifuddin Sudding. Menurutnya, dua surat tersebut dikirim di tanggal yang berbeda namun di bulan yang sama, Desember.
“Surat pengunduran diri Pak Novanto ada tanggal 4 Desember dan 6 Desember yang ditujukan kepada pimpinan DPR dan sekaligus dalam surat pengunduran diri itu menujuk Aziz Syamsuddin,” ujar Sudding di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Surat tersebut, menurut Suding, diantarkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPR Robert J Kardinal. Dua surat berbeda itu ditandatangani oleh Novanto dan Novanto bersama Sekjen Golkar–kini Plt Ketum–Idrus Marham.
“(Yang tanda tangan) Pak SN. Ada surat pernyataan yang ditandatangani Novanto dan ditujukan ke DPR dan ditandatangani Novanto dan Idrus Marham,” sebut Sudding.
Terkait penunjukkan Aziz sebagai Ketua DPR seperti yang tercantum dalam surat Novanto yang kedua, beragam tanggapan dari dalam Golkar sendiri langsung bermunculan. Seperti reaksi yang datang dari Kepala Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Daerah I Partai Golkar Nusron Wahid. Nusron menyebut, penunjukan Aziz sebagai ketua DPR dituding keputusan yang sepihak. “Penunjukan tersebut layak dibawa ke Mahkamah Partai Golkar,” ujarnya.
Aziz Syamsuddin dan Setya Novanto (foto : industry.co.id)
Sejauh ini, lanjut Nusron, belum ada koordinasi maupun rapat pleno yang agendanya menentukan pergantian ketua DPR. “Sehingga kalau itu dilakukan berarti ada surat DPP nya cacat secara hukum. Dan layak dimasukkan dalam Mahkamah Partai,” tuturnya.
Sebelumnya, Wasekjen Golkar, Ace Hasan Syadzily juga menilai sikap Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR cacat prosedur. Oleh sebab itu, hal tersebut bisa diabaikan.
“Sebenarnya boleh-boleh saja Pak SN (Setya Novanto) mengusulkan Pak Azis, sama halnya dengan kader-kader Partai Golkar lainnya, tapi usulan tersebut harus dibawa dan dibahas ke dalam Rapat DPP Partai Golkar yaitu Rapat Pleno,” kata Ace dalam keterangan tertulisnya.
Ace juga merujuk ke AD/ART Golkar pasal 27 ayat 2 yang menyatakan ‘Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Alat kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia’. Yang dimaksud dengan DPP bukan hanya ketum melainkan bersifat kolektif.
“Kolektivitas pengurus DPP Partai Golkar tersebut tercermin dari proses pengambilan keputusan strategis melalui Rapat Pleno DPP Partai Golkar,” jelasnya.
Penolakan yang sama dilontarkan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG). GMPG bahkan mendesak fraksi-fraksi politik di DPR menolak melantik Aziz Syamsuddin menjadi Ketua DPR sebagaimana diminta Setya Novanto melalui surat pribadinya.
Salah satu pencetus GMPG, Ahmad Doli Kurnia mengatakan meski kursi Ketua DPR adalah hak Partai Golkar, partai berlambang pohon beringin tidak bisa seenaknya mengganti pemimpin DPR.
“DPR bukan punya Golkar. Bahwa Ketua DPR hak Golkar, tapi kemudian Golkar tak bisa sewenang-sewenang untuk ganti sana ganti sini pimpinan kapan pun maunya,” ujar Doli di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2017).
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN di DPR Mulfachri Harahap enggan mengomentari penunjukan Aziz Syamsudin sebagai ketua DPR oleh Setya Novanto. Mulfachri mengatakan siapa pun yang akan menggantikan Novanto adalah kewenangan dari Partai Golkar.
“Ya itu (penunjukan Aziz Syamsuddin) kewenangan Golkar, hak Golkar itu,” ujar Mulfachri, Minggu (10/12/2017).
Hanya saja, Mulfachri berharap pengganti Novanto yang dipilih Golkar merupakan sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kinerja DPR. Dia juga berharap sosok tersebut dapat memperbaiki kredibilitas DPR yang sudah rendah.
“Harus lah orang yang punya komitmen untuk meningkatkan kinerja DPR di sisa priode yang tidak panjang lagi. Kredibilitas DPR yang sudah sedemikian rendahnya, jangan lagi diperburuk oleh hal-hal yang tidak perlu,” katanya.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
