Rapat Terbatas, Presiden Pastikan Kelayakan dan Keamanan Wisata di Bali
Bali – Presiden Joko Widodo malam ini mengumpulkan jajarannya di Kabinet Kerja untuk membahas soal peningkatan pariwisata Indonesia. Rapat terbatas yang digelar kali ini berbeda dari biasanya. Kepala Negara memilih Provinsi Bali sebagai tempat dilangsungkannya rapat tersebut.
Pesan yang hendak disampaikannya sangat jelas: kondisi Bali saat ini sudah layak dan aman untuk kembali dikunjungi sebagai lokasi wisata favorit para pelancong dari seluruh dunia. Sebelumnya, pariwisata di Bali sempat terganggu karena dampak erupsi dari Gunung Agung.
“Kita ingin menunjukkan kepada wisatawan dan dunia bahwa wisata di Bali aman karena memang dampak dari erupsi di Gunung Agung hanya berjarak 8-10 kilometer dari puncak gunung. Tadi saya sudah diberi informasi oleh Pak Gubernur dan Menko Kemaritiman,” ujarnya saat memimpin rapat pada Jumat, 22 Desember 2017, di Wisma Pendidikan dan Pelatihan PU dan Perumahan Rakyat Werdapura, Sanur, Kota Denpasar.
Melihat fakta tersebut, sebenarnya sejumlah tempat wisata yang ada di Bali tetap aman untuk dikunjungi saat erupsi terjadi. Namun, perlu diakui bahwa banyaknya pemberitaan mengenai erupsi tersebut yang ditambah dengan adanya sejumlah travel advice terkait kondisi Bali menyebabkan adanya penurunan aktivitas pariwisata di sana.
“Dengan rapat terbatas yang kita lakukan di Bali ini kita harapkan bahwa memang di Bali tidak ada masalah yang berkaitan dengan aman dan tidaknya wisata di Bali karena erupsi di Gunung Agung,” Presiden kembali menekankan.
Untuk menindaklanjuti hal itu, Kepala Negara meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, kedutaan-kedutaan, serta maskapai penerbangan untuk aktif memberikan informasi terkini dan akurat mengenai kondisi Bali saat ini dan keamanan yang terjamin bagi para wisatawan.
“Tentu saja langkah kontingensi kita siapkan kalau memang bencana itu terjadi,” ia menambahkan.
Perkembangan Destinasi Wisata Baru
Presiden Joko Widodo melaksanakan Rapat Terbatas Kabinet di Bali (Biro Pers Setpres)
Dalam rapat tersebut, selain membahas soal pariwisata Bali, Kepala Negara beserta jajarannya juga membicarakan soal perkembangan destinasi wisata baru yang sudah satu setengah tahun terakhir mulai digarap. Presiden menekankan bahwa tata ruang dari tiap destinasi wisata baru tersebut harus sudah mulai didesain dan direncanakan.
“Saya hanya ingin memberikan beberapa hal yang ada di lapangan, terutama yang menyangkut dari Bappenas, PU, Bekraf, yang berkaitan dengan tata ruang yang ada di 10 destinasi baru yang sudah kita tetapkan,” ucapnya.
Ia kemudian memberikan contoh mengenai apa yang dilihatnya pagi tadi saat berada di Raja Ampat, Papua Barat, untuk menghadiri peringatan Hari Ibu. Menurutnya, sebagai sebuah destinasi baru, pengembangan Raja Ampat sudah semestinya digarap dengan serius.
“Misalnya, runway dan terminal di sana belum siap. Yang kedua masalah tata kota yang ada di kota Raja Ampat. Saya kira ini tugasnya Bappenas untuk mendesain baik yang berkaitan dengan tata kota dan pemukiman. Kalau tidak segera kita tetapkan di mana kota dan tempat wisatanya, semua akan berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.
Penyiapan tata kota dan pemukiman sejak dini di destinasi wisata baru akan menjadi kunci bagi pengembangan pariwisata Indonesia yang jauh lebih baik. Tak hanya tata kota dan tempat wisatanya yang akan menjadi tertata, tapi juga hutan konservasi dan sumber daya alam yang ada di sejumlah destinasi wisata baru tersebut juga akan terlindungi.
“Saya kira kalau hal-hal ini dimulai sejak awal, pariwisata kita akan lebih terarah dan jelas,” ucapnya mengakhiri.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
