Realisasi PNBP Minerba Sudah Lewati Target
Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) sampai dengan 17 November 2017 berada di angka Rp35 triliun. Catatan ini diklaim 8,04 persen lebih tinggi dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (APBNP) 2017 yang sebesar Rp32,4 triliun.
Adapun angka tersebut terdiri dari tiga jenis penerimaan, yakni royalti sebesar Rp19,8 triliun, penjualan hasil tambang Rp14,7 triliun, dan iuran tetap sebanyak Rp500 miliar. Tak cuma itu, dilansir dari laman resmi Kementerian ESDM, realisasi tahun ini pun tercatat lebih tinggi 29,15 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp27,1 triliun.
Disebutkan juga, capaian ini rupanya ditopang kenaikan harga batu bara sepanjang 2017. Rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) hingga kuartal III 2017 tercatat US$82,13 per metrik ton atau membaik 13,87 persen dibanding tahun lalu sebesar US$53,83 per metrik ton.
Sementara untuk kepatuhan perusahaan tambang untuk melunasi tunggakan PNBP sektor mineral dan batu bara juga tercatat positif. Hingga September 2017, tunggakan PNBP sektor minerba tersisa Rp3,2 triliun dari angka awal tahun lalu Rp3,7 triliun.
Terkait hal ini, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan sebagian besar sumbangan dari PNBP minerba berasal dari aktivitas tambang batu bara. Dengan begitu, menurutnya, target PNBP bisa tercapai asal HBA tidak berada di bawah US$70 per metrik ton.
Hanya saja masalah penerimaan negara dari sektor minerba tetap harus beriringan dengan kebijakan jangka panjang. Seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), contohnya, penggunaannya dalam bauran energi harus diturunkan. Dengan demikian, penerimaan negara akan bergantung terhadap harga dan produksi dari para perusahaan tambang.
“Bahkan ada kemungkinan tahun 2019 produksinya masih berlebih nantinya. Selama target PNBP tinggi, kemudian itu akan membebani kontrol terhadap produksi,” terang Bambang, beberapa waktu lalu.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
