Regulasi Distribusi BBM Diusulkan BPH Migas untuk Direvisi
Jakarta – Agar tak lagi membagi wilayah penyaluran premium dan RON 88, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan agar Peraturan Presiden No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) diubah dengan dua poin utama.
Komite BBM BPH Migas Ibnu Fajar mengatakan, dengan pembagian wilayah akan menyebabkan perbedaan harga. Sementara itu, pemerintah memiliki program BBM Satu Harga yang ingin menghilangkan perbedaan harga di berbagai daerah.
Adapun, pemerintah telah mengatur kebijakan BBM Satu Harga melalui Peraturan Menteri No.36/2016 yang terbit pada akhir 2016. Diatur dalam Perpres No.191/2014, premium masuk dalam kategori penugasan sehingga penyalurannya menyentuh seluruh Indonesia kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.
Artinya, kendati Permen ESDM No.36/2016 terbit, perbedaan harga jual premium akan tetap ada bila Pasal 3 yang membagi wilayah penyaluran premium dalam Perpres No.191/2014 tak diubah.
“Jadi revisi yang utama adalah wilayah penugasan sebenarnya ada Permen 36 mengenai BBM satu harga dan berlaku seluruh Indonesia ketika dibagi dua wilayah akan ada perbedaan harga,” ujar Ibnu di Jakarta, Rabu (25/10/2017).
Selain itu, poin lain yang juga akan diubah dalam Perpres No.191/2014 yakni tentang syarat badan usaha pemegang izin niaga yang akan menyalurkan premium. Dalam pasal 20 diatur bahwa Badan Pengatur menugaskan kepada badan usaha untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis penugasan atau premium bila badan usaha memiliki fasiltas pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian BBM.
Karena itu, menurut Ibnu, kini tengah diusulkan agar syarat kepemilikan fasilitas pengolahan dan penyimpanan masih relevan bagi badan usaha yang akan menjual premium sehingga terbuka peluang bagi badan usaha lain untuk menjual premium. Pasalnya, hingga saat ini, hanya PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan untuk menyalurkan premium.
“Fasilitas pengolahan itu kan ada syarat yang mendapat penugasan memiliki fasilitas pengolahan,” katanya.
Pengoperasian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo, menurut Ibnu, memiliki izin usaha niaga umum sehingga bisa menjual premium. Dia menyebut dalam izin usaha niaga umum yang diberikan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tercantum jenis BBM apa saja yang diperbolehkan dijual badan usaha. Dengan demikian, kendati pada Perpres diatur bahwa badan usaha yang menjual premium harus memiliki fasilitas penyimpanan dan pengolahan, Vivo tetap bisa menjual premium meskipun belum memiliki kedua fasilitas itu.
“Yang saya dengar memang tercantum memang mereka boleh jual RON 88,” katanya.
BBM Satu Harga
Sementara itu, pada Agustus lalu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menyebutkan, bahwa saat ini pemerintah sudah berhasil mewujudkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di 21 daerah.
Kebijakan tersebut, merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia optimistis kebijakan tersebut akan dapat terealisasi di seluruh daerah-daerah terluar di Indonesia.
Pada tahun ini, BBM satu harga ditargetkan dapat terjadi di 54 daerah terluar Indonesia. “Target sampai akhir tahun 54 titik. Dari 2016, bersama BPH Migas dan Pertamina, realisasinya kita sudah membangun di 21 titik,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Menurutnya, beberapa daerah yang menjadi sasaran kebijakan BBM satu harga adalah di Pulau Morotai, Pulau Nias, dan Pulau Mentawai. Diharapkan, hingga 2019 harga BBM sudah satu harga di seluruh Indonesia.
“Ini rata-rata terlokasi di daerah terluar di antaranya di pulau morotai, nias, mentawai. Memang prioritas kita adalah yang daerah sulit. Target sampai akhir tahun 54 titik. Total sampai 2019 ada 150 titik,” terang Ego.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
