Rembuk Nasional 2017: Jelang Tahun Politik, Perwujudan Nawacita Harus Tetap Jadi Prioritas
Jakarta – Presiden Joko Widodo pada Senin (23/10/2017) menghadiri acara Rembuk Nasional 2017 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran. Dewan Rembuk Nasional 2017 sebagai penyelenggara telah memberikan beberapa rekomendasi dimana ada 12 bidang dalam acara tersebut yang dibacakan dan diserahkan kepada Presiden Jokowi.
Adapun hasil rembuk nasional ini merupakan masukan untuk pemerintah ke depan setelah tiga tahun pemerintahan Jokowi – JK berjalan. Sementara Jokowi dalam sambutannya mengatakan bahwa rekomendasi yang diberikan bisa dipakai menjadi Nawacita kedua.
Selain itu Jokowi mengatakan, pemerintahannya saat ini ingin membawa negara kita Indonesia ke gerbang kemajuan, mengobarkan semangat, ide, gagasan pada kemajuan negara dan bangsa. “Melalui program unggulan yang baik, kita ingin membawa Indonesia ke arah kemajuan,” ujar Jokowi.
Dalam beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Rembuk Nasional 2017 kepada Jokowi, dimana rekomendasi tersebut terbagi dalam beberapa bidang, yang salah satunya adalah bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam).
Adapun rekomendasi di bidang Polhukam, yang pertama adalah jelang tahun politik yang akan dimulai tahun depan, perwujudan Nawacita harus tetap jadi prioritas. Untuk itu, seluruh penyelenggara negara diharapkan selalu konsisten, berkomitmen, dan fokus dalam mengawal Nawacita serta menghindari kegaduhan yang terindikasi, terstruktur, agar terjaga kohesi dan keharmonisan demi kepentingan bangsa dan negara.
Sementara yang kedua di bidang pertahanan adalah akselerasi Minimum Essential Forces menjadi kebutuhan. Tentunya ini harus disertai dengan akuntabilitas yang terukur agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara dimanfaatkan baik-baik. Pembinaan prajurit TNI yang profesional, terlatih, dan terjamin kesetiaannya. Postur pertahanan juga dapat berkontribusi positif terhadap upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sedangkan yang ketiga bahwa Indonesia tidak bisa mengabaikan perubahan cepat yang terjadi dalam dunia internasional saat ini. Terorisme dan peredaran narkoba transnasional menjadi bentuk ancaman asimetris di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih aktif terlibat di PBB dan forum-forum internasional lainnya. Partisipasi aktif tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap para WNI, khususnya para TKI di luar negeri.
Untuk yang keempat mengenai masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif melalui pendekatan kesejahteraan. Kita harap bahwa penguatan SDM di Papua dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan di Papua dapat meningkatkan rasa saling percaya.
Lalu yang kelima berkaitan dengan Program e-KTP harus diselesaikan. Pendataan WN penting bagi kelancaran pembangunan dan pelaksanaan pilkada, pileg dan pilpres yang akan datang.
Rekomendasi yag keenam mengenai masalah penegakan hukum, kita harus tetap memprioritaskan kepastian hukum. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi harus diperkuat. Tumpang tindih kewenangan antarlembaga harus dihindari. Untuk penanggulangan korupsi secara efektif, maka sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan. Dan tidak kalah pentingnya komitmen atas penegakan hak asasi manusia juga harus tetap terlaksana demi kualitas demokrasi dan perkuat komitmen kita untuk menghadirkan kembali negara dalam menjaga kebinekaan Indonesia.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
