Rincian Belanja Pemerintah untuk Pembangunan dalam APBN 2018
Jakarta – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Dalam APBN tersebut, pemerintah menganggarkan penerimaan Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun, serta mematok defisit anggaran 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Penerimaan dan belanja negara tersebut naik dibandingkan tahun ini, yang masing-masing dipatok sebesar Rp1.878,4 triliun dan Rp2.204,4 triliun.
Adapun Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, memastikan bahwa belanja pemerintah pusat dalam APBN 2018 yang sebesar Rp1.454,5 triliun akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Anggaran untuk pembangunan nasional naik terutama untuk infrastruktur, pertahanan, keamanan, serta demokrasi.
Ia mengatakan belanja pemerintah yang diprioritaskan untuk belanja kemiskinan dan kesenjangan sebesar Rp283,7 triliun. Penggunaannya di antara lain untuk mengantisipasi kenaikan jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) dari 6 juta menjadi 10 juta, serta perluasan penerima bantuan pangan non tunai.
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi penawaran maupun layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga dan meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang menjangkau sampai 92,4 juta jiwa.
Tak hanya itu saja, belanja pemerintah juga diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan, di antaranya melalui peningkatan akses program Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa, dan pemberian beasiswa yang membidik kepada 401,5 ribu mahasiswa dalam rangka pendidikan berkelanjutan.
Sementara yang terbesar untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp410,7 triliun. Menurut Askolani, hal ini guna mengejar ketertinggalan Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur, termasuk di wilayah perkotaan dan daerah hingga perbatasan dan daerah terluar.
“Sasaran sementara antara lain jalan baru sepanjang 865 km, jalan tol sepanjang 25 km, jembatan sepanjang 8.695 m, dan pembangunan rumah susun sebanyak 13.405 unit,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (26/10).
Askolani pun berharap pembangunan infrastruktur ini bisa membantu percepatan ekonomi daerah, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan dalam waktu cepat, meski manfaatnya secara langsung baru dirasakan dalam satu atau dua tahun mendatang.
Lalu untuk sektor unggulan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp34,8 triliun untuk tiga sektor utama, yaitu pertanian untuk peningkatan produksi pangan, pariwisata untuk mendukung promosi dan pengembangan 10 destinasi wisata, serta perikanan untuk meningkatkan daya saing produk olahan serta bantuan 1.048 unit kapal nelayan.
Sedangkan untuk bidang aparatur negara dan pelayanan masyarakat, dialokasikan Rp365,8 triliun yang akan dimanfaatkan bagi penguatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, serta reformasi skema pensiun aparatur negara.
Kemudian untuk sektor pertahanan keamanan dan demokrasi, telah disiapkan Rp220,8 triliun yang digunakan untuk pengadaan alutsista demi kebutuhan kekuatan pertahanan negara, yang diikuti dengan pengembangan industri pertahanan, serta peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
“Termasuk adanya tambahan untuk kepolisian guna mengantisipasi pesta demokrasi, baik terhadap pilkada pada 2018 maupun persiapan pemilu pada 2019. Untuk persiapan pemilu ini, alokasi dananya Rp16 triliun,” ujar Askolani.
Adapun dalam pemanfaatan belanja prioritas di 2018 ini, pemerintah akan melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran melalui pelelangan yang lebih awal, perencanaan penganggaran yang lebih matang, serta melakukan monitoring serta evaluasi yang lebih ketat.
10 Kementerian yang Mendapatkan Pagu Belanja Terbanyak di APBN 2018
Kementerian Pertahanan Rp107,7 triliun
Kementerian PUPR Rp107,4 triliun
Kementerian Agama Rp62,2 triliun
Kementerian Kesehatan Rp59,1 triliun
Kementerian Perhubungan Rp48,2 triliun
Kementerian Sosial Rp41,3 triliun
Kemenristek Dikti Rp41,3 triliun
Kemendikbud Rp40,1 triliun
Kementerian Keuangan Rp32,9 triliun
Kementerian Pertanian Rp23,8 triliun
10 Lembaga yang Mendapatkan Pagu Belanja Terbesar APBN 2018
Polri Rp95 triliun
KPU Rp12,5 triliun
Mahkamah Agung Rp8,3 triliun
Kejaksaan Rp6,4 triliun
DPR Rp5,7 triliun
BIN Rp5,6 triliun
Bawaslu Rp5,6 triliun
BKKBN Rp5,5 triliun
BPS Rp4,8 triliun
BPK Rp2,8 triliun
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
