Roy Suryo Masih Berkilah Belum Kembalikan Aset Negara Senilai Rp8,5 Miliar
Jakarta – Heboh soal beredarnya Surat Kemenpora untuk Roy Suryo jadi konsumsi publik di media sosial. Dalam surat tersebut, Roy dianggap belum mengembalikan 3.226 unit barang ketika menjabat posisi Menpora di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia pun diminta untuk mengembalikannya. Sebab apa yang dilakukan Roy Suryo dinilai tak etis.
Namun Roy Suryo ternyata malah memilih membantah hal tersebut. Ia mengaku merasa sama sekali tak membawa unit apapun barang milik negara (BMN) atau aset Kemenpora.
“Padahal tidak sama sekali dan saya duga dengan keras bahwa ini adalah fitnah,” ujar Roy, dalam keterangannya, Rabu (5/9).
Baca Juga:
- Kembali Nyinyir Terhadap Jokowi, Roy Disebut Tak Punya Prestasi
- Sebut Asian Games Ajang Pencitraan, Sekjen PKPI Kecam Roy
- Setelah Asian Games, Kemenpora Persiapkan Asian Para Games 2018 Sebaik Mungkin
Sambil mengelak, Roy balik badan dan menuding kabar tersebut cuma untuk menjatuhkan dirinya saja. “Untuk menjatuhkan martabat dan nama baik saya di tahun politik ini,” jelasnya.
Sementara di waktu bersamaan, kabar soal surat Kemenpora tertanggal 1 Mei 2017 tersebut terus beredar di dunia maya. Memang tak ada penjelasan rinci soal barang-barang apa saja yang masih dibawa Roy.
Namun Roy didesak untuk segera mempertanggungjawabkannya dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan akuntabilitas pengelolaan barang di Kemenpora.
Sebelumnya Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan Kemenpora memang kembali menyurati Roy Suryo. “Surat itu benar,” ujar Gatot, Senin (3/9).
Ternyata surat tersebut bukan untuk pertama kalinya. Pada 2016, Kemenpora sebenarnya telah menyurati Roy Suryo.
Pada kesempatan pertama itu Kemenpora menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat BPK Nomor 100/2/XVI/05/2016 menyatakan tidak bisa menginventaris ribuan barang dari rumah dinas Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2013-2014.
Dalam surat pertama juga Kemenpora sudah meminta Roy Suryo mengembalikan 3.226 unit barang senilai Rp8,5 miliar.
Barang-barang itu terdiri dari peralatan antena SHF/parabola jenis Jack 7 200 seharga Rp36,555 juta hingga lensa Accam Lens NKN afs 200-400 Rp80,8 juta.
Selain itu, ada juga matras seharga Rp4 juta, pompa air Rp20 juta, karpet impor Turki Rp69,4 juta. Lalu ada lagi kamera digital Nikon D3X Rp65,3 juta, hingga komponen alat pemancar senilai Rp106,8 juta.
Saat itu, Roy Suryo membantah telah membawa pulang barang milik Kemenpora. Roy Suryo mengatakan seharusnya Kemenpora menagih pengembalian barang itu sebulan atau dua bulan setelah ia lengser dari posisi menteri.
Apalagi, kilah Roy Suryo, audit BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) kepada Kemenpora semasa dia menjabat.
“Kalau sudah WDP itu menurut saya sudah kelar, tidak ada apa-apa,” katanya.
Setelah 2016, Kemenpora kembali menyurati Roy Suryo tahun ini. Surat bernomor 513/SET.BIII/V/2018 dibuat 1 Mei 2018 lalu.
Disebutkan dengan jelas bahwa Roy masih belum juga mengembalikan 3.226 unit barang. Dalam surat itu juga dijelaskan barang-barang yang ditagih Kemenpora masih terkait dengan yang belum dikembalikan Roy pada 2016 lalu.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
