Sebar Berita Hoaks, Fadli Zon Dipolisikan
Jakarta – Penyebar berita bohong Fadli Zon dipolisikan. Jajaran Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri telah menerima sejumlah laporan terkait penyebaran informasi hoaks soal penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet.
Selain Fadli, ada satu tokoh lagi yang dilaporkan terkait penyebaran hoaks tak beretika di media sosial.
Hal ini dikonfirmasi Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto. Ia mengamini bahwa salah satu terlapor adalah benar Fadli Zon, sang wakil ketua umum Partai Gerindra.
Sementara satu tokoh lainnya berinisial DS. Namun Setyo belum mau mengungkap siapa DS yang dimaksud.
“Ada beberapa orang. (Termasuk FZ?) Iya termasuk beliau, DS juga,” kata Setyo di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (3/10).
Sementara terkait status Ratna, jenderal bintang dua ini menyebut bahwa ibu dari artis Atiqah Hasiholan ini masih berstatus saksi.
“Jadi yang dilaporkan adalah yang menyebarkan. Tentang Bu Ratna Sarumpaet sendiri beliau masih saksi,” ujarnya.
Baca Juga:
- Ratna Sarumpaet Bohong Soal Dikeroyok, Akui Dirinya Pencipta Hoaks
- Polisi: Faktanya Kabar Ratna Sarumpaet Dianiaya Nyatanya Hoaks
- Bantah Fadli Zon, KPU: Pembagian Sepeda Jokowi Bukan Bagian dari Kampanye
Adapun laporan polisi dengan Fadli Zon sebagai terlapor diunggah salah satu akun twitter bernama @abirekso. Dirinya mengunggah sebuah Surat Tanda Terima Laporan dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada 1 Oktober 2018.
Dalam surat tersebut, Fadli Zon yang merupakan kader Gerindra dilaporkan seorang pengacara bernama Henry Dunant Simanjuntak, yang beralamat di Gedung STC Senayan Ruang 89, Jalan Asia Afrika, Pintu FX Gelora Senayan, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Fadli Zon dipolisikan karena diduga melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, pasal 310 KUHP juncto pasal 45 A ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Seruan kepada #RakyatAkalSehat untuk selalu teguh membasmi kebohongan publik. Sekarang @fadlizon sudah dilaporkan balik penyebaran berita bohong! Bergerak Kawan!!!,” tulis @abirekso melengkapi potret Surat Tanda Terima Laporan dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada Selasa, (2/10) malam.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
