Sekjen Kemenag: Tidak Ada Regulasi yang Mengamanatkan Pemerintah Harus Menanggung Kerugian Korban First Travel
Jakarta – Pihak Kementerian Agama angkat bicara mengenai kasus First Travel yang saat ini masih bergulir dan menjadi polemik di masyarakat. Adanya wacana yang menginginkan pemerintah untuk campur tangan membantu kerugian para calon jemaah disikapi dengan tegas oleh Kementerian Agama.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada regulasi yang mengamanatkan pemerintah wajib menalangi atau membantu kerugian jemaah korban dugaan kasus penipuan dan penggelapan oleh First Travel oleh sebab itu pemerintah tidak dapat mengalokasikan anggaran.
“Terus terang saja kita kan problemnya tidak ada regulasi yang menyatakan kerugian-kerugian semacam itu ditanggung pemerintah,” kata Nur Syam di Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Apa yang dikatakan Nur Syam ini sejalan dengan pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim pada Kamis (17/8/2017) lalu, bahwa First Travel harus bertanggungjawab penuh mengembalikan uang para jemaah meski izinnya telah dicabut.
Jika pun benar pemerintah akan memberi bantuan dana tertentu terhadap korban kasus First Travel maka hal ini akan menimbulkan kecemburuan karena akan timbul persepsi bahwa kasus ini seperti dispesialkan. “Kalau yang umrah ini misalnya ditanggung pemerintah, yang lain-lain pada iri semua,” kata dia.
Nur Syam juga menambahkan bila benar ada anggaran negara untuk membantu First Travel maka akan ada kecenderungan terjadinya penyimpangan dana negara yang tidak prosedural dan melanggar undang-undang. Padahal anggaran negara sesuai regulasi bisa digunakan untuk sektor lain misalnya untuk pembangunan.
Mengenai kasus First Travel, Nur Syam mengatakan berlaku hukum jual beli dengan upaya memperoleh kemaslahatan yang baik pada pembeli dan penjual. Namun seiring perjalanan yang terjadi adalah ada pihak yang dirugikan yaitu jamaah First Travel. Praktik yang dilakukan First Travel ini sebenarnya pernah terjadi di lembaga-lembaga keuangan.
“Ini agak aneh. Hukumnya jual beli lalu ada yang tidak beruntung pada jual beli itu lalu dilimpahkan pada yang lain termasuk pemerintah,” kata dia.
Nur Syam menilai, jalur peradilan dirasanya memang paling tepat untuk menyelesaikan kasus First Travel. Sebab, kasus ini juga seperti perkara utang piutang. Kasus umrah First Travel ini diharapkan menjadi pembelajaran bersama. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran atau promo murah, terlebih jauh dari harga normal.
Pihak Kementerian Agama selama ini telah memfasilitasi tiga kali pertemuan antara calon jemaah dan First Travel. Namun dalam ketiga kesempatan itu pihak First Travel tak hadir hingga akhirnya beralih ke proses hukum. Saat ini pun pihak Kementerian Agama juga telah melibatkan diri dalam crisis center untuk melakukan pencatatan dan pendampingan terhadap calon jemaah umrah First Travel.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
