Seknas Jokowi: Seruan Menentang Keputusan Presiden Donald Trump tentang Jerusalem sebagai Ibukota Israel
Jakarta – Ketua Umum Seknas Jokowi M Yamin SH, MH menilai pengakuan Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan segera memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalem pada Rabu tanggal 6 Desember 2017 yang lalu merupakan “pengkhianatan” Amerika Serikat terhadap seluruh proses perdamaian yang sejak lama dilakukan untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina.
Menurut M Yamin, pengakuan tersebut juga secara sepihak telah menegasikan eksistensi negara dan kedaulatan Palestina, yang telah menetapka Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina. Pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel tersebut akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut.
“Konflik baru ini tidak hanya akan melibatkan Israel dan Palestina, tetapi akan melibatkan seluruh kepentingan internasional yang selama ini menginginkan agar Jerusalem tetap menjadi kota internasional yang damai dan bebas dari kekuasaan politik negara manapun,” ujar M Yamin dalam rilisnya yang diterima dev.fakta.news/v03.
Lebih lanjut M Yamin mengatakan, sementara itu Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta secara sepihak menyatakan bahwa Pemerintah Amerika Serikat telah berkonsultasi dengan semua negara sekutu termasuk Indonesia merupakan pernyataan yang tidak bertanggungjawah dan tendensius membawa Indonesia dalam kekisruhan politik internasional yang dipicu oleh Presiden Donald Trump.
“Pernyataan Duta Besar AS untuk Indonesia ini sangat berbahaya karena jelas-jelas akan mempertentangkan Indonesia dengan negara-negara pendukung Palestina, khususnya negara-negara Islam. Sementara Indonesia sudah jelas-jelas menjadi salah satu negara pelopor yang mengakui kedaulatan Negara Palestina,” jelas M Yamin.
Karena itu, Seknas JOKOWI menegaskan, pertama mendukung sikap tegas pemerintah Presiden Jokowi untuk menggalang kekuatan negara-negara Islam untuk menentang keputusan Amerika tersebut. Kedua mengutuk keras terhadap pemerintah Amerika Serikat yang telah memicu konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Palestina.
“Sedangkan yang ketiga mendukung perjuangan rakyat Palestina dan negara Palestina untuk menentang keputusan pemerintah Amerika Serikat yang mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel. Keempat mendukung Jerusalem Timur tetap menjadi ibukota negara Palestina,” tutur M Yamin.
Sedangkan yang kelima M Yamin mengatakan, meminta Presiden Jokowi untuk menegur keras Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, bila perlu mengusirnya dari Indonesia. Dan Keenam mendukung pemerintah Presiden Jokowi untuk tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mempertahankan kedaulatannya di wilayah yang sudah ditetapkan negara Palestina.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
